JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo merasa tidak enak kepada jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait polemik gaji yang ramai dibicarakan publik.
Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
"Presiden mengatakan,'aduh saya malah merasa enggak enak membikin bapak-bapak dan ibu menjadi serba disalahkan orang, itu bukan gaji, gaji pak Mahfud dan kawan-kawan itu cuma Rp 5 juta'," kata Mahfud mengutip ucapan Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitung-hitungan dari Kita
Dalam pertemuan BPIP dengan Presiden tersebut, Mahfud sempat meminta agar presiden mencabut Perpres 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.
"Karena tidak boleh kok orang digaji tanpa hak. Ini lembaga penegak Pancasila kok mau serakah ambil gaji yang bukan haknya," kata Mahfud.
Mahfud menambahkan, semestinya ribut-ribut soal gaji BPIP itu tidak diarahkan ke pihaknya. Sebab BPIP tidak pernah menuntut gaji tersebut.
Baca juga: Wapres Kalla Anggap Gaji BPIP Sudah Sesuai dan Tidak Berlebihan
"Ribut-ribut itu tidak usah ditudingkan ke kami, karena kami tidak pernah meminta itu, bahkan kami tidak tahu bagaimana itu lahir," kata dia.
Bahkan, ia heran, meski Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati sudah menjelaskan duduk persoalannya, kenyatanya masyarakat tetap mempersoalkan.
"Itu bukan gaji, gajinya itu cuma Rp 5 juta, itu mencakup uang operasional Rp 13 juta, untuk tunjangan kesehatan dan macam-macam jumlahnya akhirnya sampai ke situ. Tapi masyarakat tetap ribut, itu enggak layak," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
