JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Komjen (Purn) Budi Waseso mengatakan, dirinya telah memetakan sejumlah permasalahan di Bulog semenjak menempati pucuk pimpinan.
Salah satu permasalahannya dari segi regulasi. Ia mengatakan, ada sejumlah regulasi yang justru menghambat Bulog dalam menjalankan fungsinya.
"Semakin ke sini makin banyak permasalahan. Termasuk regulasi-regulasi yang melemahkan Bulog. Kita tidak bisa bekerja maksimal karena ada regulasi-regulasi ini," ujar Budi kepada Kompas.com, Kamis (31/5/2018).
Bulog memiliki fungsi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan barang di lapangan. Namun, kata Budi, selama ini Bulog bekerja atas dasar penugasan Kementerian Pertanian.
Bulog sifatnya hanya menunggu perintah untuk bergerak menyuplai pangan maupun mengendalikan harga. Semestinya, kata dia, Bulog bisa melakukan sesuatu hal tanpa harus menunggu perintah. Termasuk kapan Indonesia perlu mengimpor beras atau tidak.
"Padahal kan kita yang tahu gudang kita berapa kemampuannya, kondisi pasar kayak apa, kan kita yang tahu," kata Budi.
Jika regulasinya menghambat gerak Bukog, kata Budi, maka dirinya tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu penugasan. Fungsinya sebagai stabilisator harga dan memastikan ketersediaan barang tidak tercapai karena tidak adanya regulasi yang mendukung.
Selain itu, Bulog juga harus memastikan produsenn mauoun konsumen tidak dirugikan dengan harga di pasaran. Gabah petani tidak boleh diberi harga rendah, sementara konsumen juga jangan diberi harga mahal.
Regulasi lainnya yang Budi kritisi terkait penyimpanan beras dan kewenangan Bulog dalam melihat atau mendisposal barang yang sudah tidak layak pakai.
"Sampai hari ini kan tidak ada. Makanya saya inventarisir permasalahan di setiap direksi yang selama ini menghambat tugas Bulog. Nanti kita pilah mana yang jadi prioritas," kata Budi.
Ke depannya, Budi ingin ada regulasi yang mendukung tugas Bulog sebagai penanggungjawab sembilan bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga.
