JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kapolri Komjen Syafruddin menyayangkan adanya intimidasi bernuansa politik yang terjadi di lokasi car free day Jakarta, Minggu (29/4/2018).
Syafruddin menyatakan, perbedaan pendapat di era demokrasi merupakan hal wajar. Namun, seyogyanya hal itu tak diiringi kontak fisik.
"Berbeda pendapat itu boleh ya. Tapi jangan berbeda pendapat terus ada reaksi fisik. Tidak boleh," kata Syafruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Ke depan, Wakapolri akan menginstruksikan jajarannya agar tak mempertemukan dua kelompok yang berbeda pendapat di ruang publik. Dengan demikian, potensi terjadinya konflik bisa dihindari.
Ia menambahkan, rekayasa sosial semacam itu juga menjadi tugas Polri untuk mengindari munculnya konflik horizontal.
Baca juga: Istana: Memilih Presiden adalah Kebebasan, Tak Boleh Ada Intimidasi
Syafruddin pun menilai polisi lalai karena tak segera memisahkan dua kelompok yang berbeda tersebut.
Ia juga berpesan agar ke depan car free day tak digunakan sebagai ajang kampanye atau untuk acara politik lainnya.
"Itu kemarin Polri juga ada kelirunya, kenapa bisa ketemu. Dia aparat keamanan di car free day tidak boleh mengatur (membiarkan) pertemuan itu. Artinya mengatur supaya tak bertemu," ujar Syafruddin
"Car Free Day itu ditujukan untuk olahraga, itu pertama. Kedua, untuk kegiatan masyarakat bersosialisasi satu sama lain. Jadi kalau bisa selanjutnya CFD itu gunakan seperti yang diperuntukkan," kata dia.
Baca juga: Sandiaga Larang Jual dan Bagi-bagi Kaus Bermuatan Politik Saat CFD
