JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Kerja untuk membangun persepsi positif di masyarakat dalam hal pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
Instruksi itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam Rapat Kerja Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2018 di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/3/2018) pagi.
"Ada istilah, 2018 dan 2019 itu tahun politik karena ada pilkada dan pilpres. Kebiasaan kita, memahami tahun politik itu mesti suhu politik meningkat. Kebiasaan kita, tahun politik itu mesti ada konflik. Inilah yang jangan kita budayakan," ujar Wiranto.
"Kemarin waktu rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, kita semua diingatkan jangan sampai tahun politik ini menyebabkan trauma di masyarakat, seakan-akan tahun politik itu mesti ada konflik. Jangan," kata dia.
(Baca juga: Jaksa Agung: Demi Menang Pilkada, Segala Cara Cenderung Dihalalkan)
Jika masyarakat berpersepsi demikian, menurut Wiranto, akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Bentuk paling ekstrem, masyarakat menjadi takut dalam beraktivitas.
"Kalau sudah begini bahayanya apa? Turis menurun, negara-negara yang tadinya dia mau investasi jadi wait and see. Ya iyalah, mana ada negara yang mau masukin uangnya ke negara yang enggak aman, negara bodoh namanya," ujar Wiranto.
Oleh sebab itu, melalui rakornas yang dihadiri seluruh sekretaris daerah tingkat kota, kabupaten hingga provinsi ini, Wiranto ingin mengajak agar pemerintah daerah ikut berkontribusi dalam membangun persepsi positif di masyarakat terkait pilkada.
"Peserta rakornas ini nantinya membuat persepsi, pilkada pasti aman. Jangan pilkada malah konflik. Kalaupun ada konflik, mari kita potong akar konfliknya agar tidak lagi tumbuh," ujar Wiranto.