JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak mengintervensi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam menunjuk petinggi Polri sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
 Hal itu disampaikan Hasto menanggai rencana Mendagri menunjuk dua petinggi Polri sebagai penjabat gubernur di dua provinsi tersebut.
"PDI-P tidak pernah mendorong alat negara untuk dipakai sebagai alat pemenangan bagi PDI-P. Kalau kami menggunakan alat negara untuk pemenangan kami sudah menang di (pilkada) Banten," kata Hasto saat ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/1/2018) malam.
(Baca juga : Mendagri Bantah Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur untuk Amankan PDI-P)
Pada Pilkada Banten 2017, pasangan yang diusung PDI-P Rano Karno - Embay Mulya Syarif kalah atas pasangan Wahidin Halim - Andika Hazrumy.
Hasto menambahkan, PDI-P yang kini menjadi partai di pemerintahan selalu menekankan agar alat negara seperti birokrasi, TNI dan Polri tidak digunakan dalam mencapai tujuan partai seperti memenangkan pilkada.
Hasto menyerahkan sepenuhnya penunjukan penjabat gubernur di provinsi yang habis masa jabatannya kepada Mendagri dan Presiden Joko Widodo.
Ia meyakini keduanya memiliki pertimbangan yang matang dalam menunjuk seseorang sebagai penjabat gubernur.
"Karena kami punya pengalaman di masa lalu ketika aparat negara dikerahkan untuk partai penguasa. Selama 32 tahun Orde Baru," ujarnya.
"Dengan demikian, ketika PDI-P berada di pemerintahan justru kami ingin mendorong sebuah gambaran demokrasi yang benar-benar menempatkan asas pemilu langsung, bersih, tranparan dan juga menjadi pedoman bagi pemerintahan Bapak Jokowi," lanjut Hasto.
(Baca juga : Wakapolri Anggap Penjabat Gubernur Bukan Urusan Polri)