JAKARTA, KOMPAS.com -Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta Mualif menginterupsi sidang paripurna pengesahan APBD DKI 2018 di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (30/11/2017).
Mualif awalnya mengeluh soal pelintasan sebidang kereta api yang akan ditutup oleh penerintah pusat.
 "Sementara kita tahu bahwa di lapangan, setelah (pelintasan sebidang) ditutup ini akan berdampak pada kemacetan yang makin panjang dan lama," kata Mualif.
Selain itu, kendaraan akhirnya masuk ke permukiman untuk menghindari macet. Hal itu membuat warga yang tinggal di permukiman terganggu.
Baca juga :Warga Protes Rencana Penutupan Pelintasan Sebidang KA di Roxy
Mualif mengatakan ia pernah ingin menyampaikan masalah itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia kesulitan menemui Anies. Akhirnya masalah ini dia adukan lewat sidang paripurna.
 "Tadi pagi saya ingin menghadap Gubernur tapi protokoler mencegah, tidak bisa karena harus melalui prosedur dan lainnya. Kalau wakil rakyat ketemu Gubernur saja susah apalagi rakyatnya?" kata Mualif.
 Mualif meminta Anies memerhatikan masalah itu. Dia menyarankan Pemprov DKI bekerja sama dengan pemerintah pusat agar kenyamanan warga tidak terganggu oleh proyek pemerintah.