JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya akan melakukan konsolidasi internal untuk menentukan pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
Hal itu menyusul status Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah kembali terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
"Pertama bahwa Golkar harus melakukan konsolidasi politik dulu pascapenahanan SN. Tujuannya adalah bagaimana DPP (Dewam Pimpinan Pusat) Golkar segera ambil sikap apakah perlu atau tidak dilakukan penonaktifan sementara ketua umum," kata Ace saat dihubungi, Senin (20/11/2017).
(Baca juga : Video: Detik-detik Kedatangan Novanto di Gedung KPK dengan Rompi Baru)
Ia melanjutkan, setelah konsolidasi, pihaknya baru bisa membicarakan langkah politik ke depan, seperti pergantian Ketua DPR yang memang menjadi jatah Golkar.
Hal itu, sambung Ace, harus dibahas dalam rapat internal DPP Golkar.
Ia mengatakan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, pembahasan pergantian Ketua DPR dilakukan tanpa adanya ketua umum definitif setelah Novanto dinonaktifkan.
(Baca juga : Direktur RSCM: Novanto Sudah Tak Perlu Rawat Inap)
Artinya, Golkar akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) terlebih dahulu dan langsung dilakukan pembahasan pergantian Ketua DPR.
Kedua, pembahasan pergantian Ketua DPR dilakukan setelah ketua umum definitif terpilih melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) jika memang itu dimungkinkan untuk digelar.
Jika nantinya yang dipilih adalah opsi kedua, Ace mengatakan, bisa saja ada penunjukan Plt Ketua DPR sementara hingga Golkar selesai memilih ketua umum definitif dan menentukan siapa Ketua DPR pengganti Novanto.