MADRID, KOMPAS.com - Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, Rabu (11/10/2017), memberikan tenggat waktu kepada pemimpin wilayah Catalonia, Carles Puigdemont, untuk memberikan penjelasan resmi apakah wilayah itu telah menyatakan kemerdekaan.
Jika Carles Puigdemont memang mengukuhkan bahwa Catalonia telah menyatakan memisahkan diri dari Spanyol, atau jika ia tidak memberikan jawaban, maka ia akan diberi ultimatum untuk menarik deklarasi kemerdekaan sebelum Kamis (19/10/2017).
Jika pemimpin Catalonia gagal memenuhi tuntutan tersebut maka pemerintah pusat dapat memohon penggunaan Pasal 155 Undang-Undang Dasar untuk mempertegas kembali pemerintahan langsung di Catalonia.
Baca: Pidato di TV, Raja Spanyol Kecam Penyelenggaraan Referendum
"Seruan ini – sebelum langkah-langkah lain yang mungkin akan diambil pemerintah berdasarkan Pasal 155 Konstitusi – berusaha menawarkan kejelasan dan keamanan dari persoalan yang begitu penting," kata PM Rajoy setelah memimpin sidang darurat kabinet, Rabu (11/10/2017) di Madrid.
"Tindakan ini mendesak diambil guna mengakhiri situasi yang terjadi di Catalonia – untuk mengembalikannya ke dalam situasi yang aman dan tenang secepat mungkin."
Siap membela
Ketua Parlemen Catalonia – yang mendukung pemisahan diri – Carme Forcadell telah memperingatkan agar pemerintah tidak menerapkan pemerintahan langsung dari pusat atas wilayah tersebut.
Dia mengatakan bahwa dia yakin banyak orang akan siap mempertahankan otonomi di Catalonia.
Menyusul hasil referendum yang dimenangkan oleh kubu yang menginginkan Catalonia memisahkan diri dari Spanyol, Puigdemont, telah meneken deklarasi kemerdekaan, namun menunda pemisahan diri demi membuka ruang dialog dengan Madrid.
Baca: Deklarasi Kemerdekaan Catalonia Diteken, Raja Gelar Rapat Darurat