DEPOK, KOMPAS.com - DPRD Kota Depok meminta Pemerintah Kota tak melanjutkan penerapan sistem satu arah (SSA) di sejumlah jalan di kota tersebut.
Dewan menilai SSA yang kini diuji coba telah menimbulkan masalah baru, yakni meruginya para pelaku usaha yang berjualan di lokasi penerpan SSA.
Selain merugikan pedagang, DPRD juga menganggap penerapan SSA belum menunjukan hasil positif dalam upaya mengurangi kemacetan. Hal yang dicontohkan adalah kemacetan yang masih terjadi pada akhir pekan.
"Kalau memang hasil dari SSA tidak maksimal dan tetap macet ya sudah dikembalikan ke awal. Biar ekonomi masyarakat sekitar tidak terganggu," kata Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo kepada Kompas.com, Selasa (12/9/2017).
Menurut Hendrix, Pemerintah Kota Depok tidak boleh hanya mendengarkan masukan dari warga yang tidak bermukim di lokasi penerapan SSA.
Sebab, mereka dinilai bukan pihak yang terkena dampak dari penerapan SSA. Harusnya, kata Hendrix, Pemkot mendengar keluhan dari warga yang bermukim di lokasi penerapan SSA.
Â
Baca: Simalakama Sistem Satu Arah di Depok
Hendrix mencontohkan warga yang bermukim di kawasan Kampung Lio, Kampung Sawah, Perumnas Depok 1 dan Depok Jaya.
"Jalan-jalan alternatif seperti di Lio dan Perumnas Depok 1 sekarang jadi macet. Belum lagi di lokasi jalan yang jadi SSA jadi rawan kecelakaan. Ini kan masalah baru yang tidak boleh diabaikan," ujar Hendrik.
Penerapan SSA di Depok dimulai sejak akhir Juli 2017. Dimulai di dua ruas jalan di Depok, yakni di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Nusantara.