JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif kecewa dengan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus anggaran pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Dia khawatir pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI akan berbuat hal yang sama ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Saya kan lihatnya aspek politik dong, kebijakan pimpinan kok bisa-bisanya tidak dijalankan. Saya tidak mau berikutnya Anies-Sandi memerintahkan ke bawahannya hanya iya iya saja, begitu eksekusi enggak bisa," ujar Syarif, ketika dihubungi Senin (28/8/2017).
Anggota Fraksi Parta Gerindra itu sebelumnya menyebut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dikerjai bawahannya terkait penghapusan anggaran RPTRA. Dia tidak ingin Anies-Sandi juga dikerjai saat memimpin nanti.
Komisi A pun sempat meminta para wali kota untuk mempertahankan anggaran tersebut dalam rapat bersama badan anggaan (banggar).
"Kita harus menghargai pimpinan kan. Bagaimana pun caranya ya dicari payung hukumnya, pasti bisa kok," kata Syarif.
(baca: Djarot: Anggaran RPTRA Dihapus karena Salah Nomenklatur, Salah Beneran atau Disengaja?)
Dia menilai para PNS DKI berani menghapus anggaran tersebut karena Basuki Tjahaja Purnama sudah tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Anggaran pengadaan lahan RPTRA di tiap wali kota merupakan perintah Ahok saat masih menjabat gubernur.
"Intinya karena enggak ada Ahok, mereka enak-enakan lempar tanggung jawab. Kalau ada Ahok saya yakin pada dipanggil, diberhentikan," ujar Syarif.