Djarot Sulit Akomodasi Kebijakan Anies-Sandi dalam APBD-P DKI 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, akan menjabat selama dua bulan pada penghujung 2017. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan sulit untuk mengakomodasi program Anies-Sandi dalam waktu dua bulan itu.

Djarot menjelaskan, sulitnya mengakomodasi program Anies-Sandi pada dua bulan di akhir 2017 adalah karena dalam dua bulan terakhir itu masih menggunakan APBD Perubahan.

"Kalau dua bulan terakhir mau bikin apa? Kan repot ya, makanya saya sampaikan kalau APBD-P itu sulit ya. Tapi kalau APBD 2018 itu silakan karena memang yang mengerjakan kan beliau berdua (Anies-Sandiaga)," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (5/7/2017).

(baca: Upaya Anies-Sandi Masukkan Program ke APBD-P dan Permintaan untuk Tak Buru-buru)

Djarot mengatakan biasanya pada dua bulan terakhir dalam tahun anggaran digunakan untuk melunasi pembayaran program pembangunan pada tahun itu. Untuk APBD DKI Jakarta 2018, Djarot mengatakan Anies-Sandi bebas untuk memasukkan program mereka.

Itu sebabnya tim sinkronisasi boleh berkomunikasi dengan tim Pemprov DKI saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI 2018.

"Tapi dalam pembahasan di DPRD otomatis mereka (tim sinkronisasi) enggak boleh masuk karena yang membahas adalah komisi, fraksi, dan kami (eksekutif). Jadi tim anggaran eksekutif dan tim anggaran legislatif saja, mereka enggak bisa masuk," ujar Djarot.

(baca: Sumarsono: APBD-P DKI 2017 Kewenangan Djarot untuk Realisasikan Janji)