Anies dan Sandi Beda Pendapat Soal Program DP 0 Rupiah

 

Sebaliknya, Anies menuturkan pengadaan atau pasokan justru berasal dari warga yang menjual rumahnya seharga Rp 350 juta atau di bawahnya. Konkritnya adalah warga memiliki kesempatan untuk memilih rumah mereka.

"Pemerintah bisa saja menyiapkan, tetapi di sisi lain ada supply dan demand warga. Ini yang kita selesaikan dengan memberikan kesempatan bantuan untuk pembiayaan. Jadi bukan pemerintah membangun rumahnya saja. Jadi jangan membayangkan program ini kami membangunkan rumah," jelas Anies. 

Sekadar informasi, HDB Singapura bersifat nirlaba. Lembaga ini memiliki dua fungsi utama, yakni untuk mengelola sisi permintaan sehingga bertindak laiknya Lembaga Penerbit Kredit Perumahan dan untuk mengelola pasokan.

Terkait suplai tersebut, HDB berfungsi sebagai pengembang, pembangun, dan melakukan pemeliharaan atas flat HDB yang telah dibangun.

Perbedaan pendapat Anies-Sandi karena memang belum adanya skema jelas terkait Program DP 0 Rupiah tersebut.

Keduanya juga selama ini belum menjelaskan hal tersebut secara gamblang kepada publik.

Untuk mencerahkan publik soal rumah murah dengan DP 0 Rupiah itu, Sandi mengaku akan membuat forum group discussion (FGD) terbuka.

Ia berencana mengundang sejumlah organisasi seperti Real Estate Indonesia (REI), Kadin, HIMPI, akademisi dan kalangan lainnya.

"Konsepnya sudah kita launching. Diskursus ini penting, silakan didengar dan kita menjawab. Dan sebuah diskusi yang fokus. Wartawan nanti diundang untuk dengar apa yang jadi posisi kita berkaitan dengan perumahan dengan DP 0 Rupiah ini," pungkasnya.