Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Raja Salman Lama Tinggalkan Saudi, Siapa yang Jalankan Pemerintahan?

8 Maret 2017   09:00 Diperbarui: 16 Maret 2017   20:02 88
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (1/3/2017). Kunjungan Raja Salman ke Indonesia setelah 47 tahun lalu dalam rangka kerjasama bilateral Indonesia - Arab Saudi.

Mengapa Muhammad bin Nayef baru resmi menjadi putra mahkota Arab Saudi pada 2015?

Saat Raja Abdullah berkuasa, dia memperkenalkan sebuah lembaga bernama Komisi Kepatuhan (Allegiance Commission) pada 7 Desember 2007.

Lembaga ini bertuas untuk mengatur suksesi kekuasaan di Arab Saudi Namun, di saat baru terbentuk, komisi ini hanya berfungsi menunjuk putra mahkota begitu seorang raja baru berkuasa.

Awalnya, penunjukan putra mahkota biasanya dilakukan lewat sebuah konsensus informal di antara anggota keluarga kerajaan.

Namun, setelah Raja Abdullah naik tahka menggantikan Raja Fahd, di balik layar perebutan posisi putra mahkota semakin sengit.

Dengan meningkatnya ketegangan akibat perebutan posisi penting itu, pada 2006 Raja Abdullah menerbitkan Undang-undang Institusi Kepatuhan yang sekaligus melahiran lembaga Komisi Kepatuhan.

Sehingga selain berbagai usul dari anggota inti keluarga kerajaan, lembaga ini menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan nama putra mahkota Kerajaan Arab Saudi.

Setelah dibentuk lembaga ini langsung bekerja dengan memutuskan Pangeran Sultan bin Abulaziz Al Saud sebagai putra mahkota calon pengganti Raja Abdullah.

Namun, pada 2009, ketika Pangeran Sultan dalam kondisi kritis akibat kanker yang dideritanya, keluarga kerajaan menunjuk Pangeran Nayef sebagai wakil perdana menteri.

Padahal, jabatan ini biasanya dipegang oleh seorang putra mahkota yang sudah dipastikan bakal menggantikan raja yang sedang berkuasa.

Penunjukan Pangeran Nayef ini dipertanyakan berbagai faksi di dalam internal Dinasti Saud sekaligus mempertanyakan wewenang komisi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun