Mendapat gelar sebagai 'Destinasi Wisata Seks' bagi Thailand sepertinya bukan pepesan kosong. Walaupun sejak 2016 pemerintah Thailand mulai gerah dengan julukan tersebut, tapi banyak pengamat yang mengatakan tidak semudah itu membalikkan tangan.
Paling tidak, keterbukaan masyarakat Thailand terhadap aktivitas esek-esek ini kelihatan setelah Pornhub dan 190 situs pornografi lainnya diblokir oleh pemerintah Thailand 2020 lalu.
Keputusan pemblokiran tersebut memicu kemarahan di media sosial dan berujung aksi unjuk rasa di jalan.
Menurut Puttipong Punnakanta, Menteri Digital Thailand; pemblokiran tersebut sudah sesuai dengan undang-undang kejahatan dunia maya negara itu. Mereka melakukan upaya yang tepat dengan memblokir situs porno dan perjudian illegal.
Sebagai informasi, situs Pornhub di Thailand termasuk top 20 situs yang paling banyak diakses. Hal yang senada juga dicetuskan oleh Pornhub; pengguna internet di Thailand menghabiskan lebih banyak waktu di situs tersebut dibandingkan dengan negar lain. Rata-rata waktu adalah 11 menit 21 detik.
Sekelompok aktivis melakukan demo di depan Kementerian Digital Thailand. Mereka menamakan diri mereka sebagai "Anonymous Party." Mereka memegang spanduk bertuliskan "Bebaskan Pornhub" dan "Klaim Kembali Ponrhub."
Di dunia maya, tagar #SavePornhub (Selamatkan Pornhub) bergema di Twitter, mengkritik pemblokiran oleh pemerintah tersebut. Mereka menanyakan apakah langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi moral Thailand atau ada kepentingan Kerajaan di belakangnya.
Sepanjang tahun 2020 pemerintah di Thailand memang sedang menghadapi serangkaian demo. Protes yang dipimpin oleh pemuda dan mahasiswa tersebut menuntut pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chanocha.
Mantan pemimpin junta militer ini dituduh sebagai kaki tangan tirani Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Keluarga kerajaan di Thailand memang dilindungi oleh undang-undang subersif yang ekstrim. Penghinaan kepada keluarga kerajaan adalah kejahatan berat.
Demo susulan bertagar "HornyPower" atau Hasrat Kekuasaan bergema di dunia maya. Tujuannya untuk menuntut pengurangan kekuasaan Raja.
Pemblokiran Pornhub dianggap sebagai salah satu bentuk kediktatoran digital. Mereka mengancam akan melakukan demo yang lebih besar lagi apabila pemerintah Thailand masih ikut campur dengan apa yang bisa dan tidak bisa ditonton oleh rakyatnya.
