Isu perombakan menteri yang akan dilakukan pada Rabu (13/12) besok oleh presiden Jokowi memang menjadi tonggak dongkrak kepercayaan politik baru setelah sebelumnya dua menteri Jokowi tersandung kasus korupsi.
Tetapi Rabu (13/12) adalah hari pelantikan mentri baru, dimana hari ini Jokowi Sudah mengumumkan mentri baru yang ada dipemerintahannya.
Perombakan mentri sendiri oleh pemerintah Jokowi menyusul, Mentri kelautan dan perikanan sebelumnya Edhy Prabowo merupakan kader Gerindra menjadi tersangka tindak pindana korupsi benih lobster.
Sedangkan Juliari Batubara, sebelumnya mentri sosial yang juga kader PDIP, melakukan tindak pidana korupsi dana bansos covid-19 dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Menanggapi isu perombakan mentri yang akan dilakukan pelantikan besok, Gerindra sendiri sebelumnya membantah jika jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan jatah untuk partainya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai tidak ada istilah jatah untuk partai politik dalam penunjukan menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin, dikutip berita CNN Indonesia pada Senin (21/12).
Dia menyampaikan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Menurutnya, Gerindra tidak mau berspekulasi dan mengintervensi masalah perombakan kabinet.
Untuk itu mengkinkah Gerindara memang tidak mengharapkan jatah mentri pasca kadernya ditangkap karena korupsi yakni Edhy Prabowo?
Saya kira semua itu bisa iya atau pun tidak, yang jelas dalam politik sendiri tetap ada transaksi hitung-hitungan jabatan structural di pemerintahan, itu tidak dapat ditampik oleh adanya keberadaaan partai politik sebagai gerbong pendukung jalannya pemerintahan.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partainya tidak mengusulkan nama pengganti Edhy Prabowo di kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, internal Gerindra tidak pernah membahas pengganti Edhy dan menyerahkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo.
Namun menurut hemat saya, pemilihan mentri merupakan hak perogratif presiden dimana bisa saja nantinya jika gerindra tidak isi mentri KKP dapat pula mengisi kementrian lain sebagai bentuk dari bergabungnya Gerindra ke pemerintahan Jokowi.
