Mohon tunggu...
Toto Priyono
Toto Priyono Mohon Tunggu... Penulis - Penulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Kamu bintang besar! Apa yang akan menjadi keberuntungan Anda jika Anda tidak memiliki sesuatu yang membuat Anda bersinar? -Friedrich Nietzsche-

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ahok, BUMN, Pecat dan Mundur Beda Soal

15 November 2020   19:26 Diperbarui: 15 November 2020   19:39 172
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Di manapun Ahok berada selalu saja membuat suatu kontroversi. Tidak di pemerintahan "politik", maupun komisaris BUMN, Ahok rasanya harus menjadi Ahok.

Sejak Ahok menjadi komisaris Pertamina, dirinya sejak masa tugasnya, membeberkan beberapa kasus di antaranya adalah loby-loby direksi pertamina. Terutama penunjukan posisi komisaris dan direksi Pertamina yang dinilai banyak praktik kongkalikong dengan kementrian BUMN.

Maka dengan berbagai polemik itu dirinya sempat tegang dengan Erick Tohir mentri BUMN. Banyak pihak juga menilai seperti politikus PKS Amin AK, bawasanya Ahok tidak pantas membeberkan hal tersebut "aib Pertamina" kepada publik tentang kongkalikongnya direksi Pertamina dengan kementrian BUMN, yang dinilai tidak etis mengumbar dapur pertamina.

Untuk itu dengan baru-baru ini seperti dikutip CNBC Sabtu (14/11), Ahok kembali membeberkan borok direksi BUMN yang main mata dengan kementrian BUMN.

Ahok mengatakan RUPS dikuasai oleh kementrian BUMN. Ia menegaskan itu adalah celah dari main matanya direksi BUMN dengan kementrian BUMN. Dan komisaris menurut Ahok hanya disuruh stempel dalam sebuah acara webinar.

Seperti diketahui UU Perseroan Terbatas harus memiliki komisaris termasuk BUMN. Sementara itu kata Ahok, yang menunjuk direksi BUMN, kementrian BUMN bukan komisaris.

Menurut Ahok kondisi ini menyebabkan banyak direksi melompati wewenang komisaris dan bermain mata langsung dengan kementrian BUMN.

Maka dengan berbagai borok yang diucapkan ke publik oleh Ahok, mungkinkah benar BUMN adalah proyek politik, di mana diatas kementrian BUMN ada kekuasaan elite politik?

Ramai-ramainya relawan Jokowi masuk komisaris BUMN seperti Ulin Yusron Dkk, menandakan bawasannya BUMN adalah proyek politik kekuasaan, di mana penunjukan Komisaris dan lain sebagainya langsung ditunjuk oleh kementrian BUMN.

Dengan berbagai kontroversi yang dibuka secara blak-balakan oleh ahok, banyak pertanyaan publik, mengapa Ahok masih menjadi komisaris BUMN dan tidak mudur saja dari jabatannya?

Ahok menegaskan akan menyelesaikan masa tugas, dirinya tidak mau dicap sebagai orang yang tidak mau menyelsaikan tugas. Tetapi kalau dipecat, ahok mejelaskan lain cerita, dirinya lebih baik dipecat, yang berarti tidak dibutuhkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun