Mantan wakil presiden Jusuf Kala juga menyarankan pilkada 2020 ditunda. Begitu juga lembaga swadaya masyarakat seperti buruh dan akademisi di yogyakarta meminta untuk pilkada 2020 ditunda demi kesehatan masyarakat.
Saya kira dengan potensi mobilisasi kampanye serta aktivitas dalam TPS meskipun penerapan yang dijanjikan pilkada 2020 sesuai protocol kesehatan, tetap saja tidak akan mulus berjalan dilapangan seperti wacana pemerintah.
Meskipun telah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi.
Di mana Perpu tersebut  akan mengatur secara keseluruhan teknis pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19, mulai dari pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum mengenai protokol kesehatan. Mungkinakah tidak akan menjadi klaster baru penyebaran corona meski diatur Perpu?
Penolakan terhadap disenyelenggarakannya pilkada sebagain besar masyarakat mengingat kondisi Indonesia saat ini masih berada dalam darurat virus corona. Terhitung sudah lebih dari 60 calon kepala daerah yang akan berpartisipasi dalam gelaran Pilkada 2020 terinfeksi corona.
Belum lagi tiga komisioner KPU yang juga positif dan banyak lagi penyelenggara pilkada di daerah terinfeksi positif corona. Mungkinkah corona yang jelas-jelas mengancam kesehatan masyarakat ini tidak akan digubris oleh pemerintah tetap akan melaksanakan pilkada serentak 2020?
Tentu jika pilkades sejumlah 3000 dapat ditunda wewenang bupati atau pemerintah daerah saja bisa tetapi mengapa presiden menunda pilkada 2020 tidak bisa? Memang ada suatu keganjilan, apakah mungkin benar presiden punya kepentingan dalam pilkada kali, karena anak dan mantu Jokowi adalah calon dalam pilkada 2020?
Atau kuasa seorang presiden Joko Widodo "lemah", Â berkuasa tetapi tidak punya kekuasaan dalam menunda pilkada 2020 karena alasan berbagai kepentingan proyek politik yang ada di dalam lingkaran partai politik, tergabung dalam lingkaran kekuasaan presiden Joko Widodo?
Saya berpendapat pilkada 2020 memang harus ditunda untuk kesehatan bersama. Jika tetap dilaksanakan Pemerintah Jokowi. Saya membenarkan Rakyat yang berwacana memboikot pilkada 2020 demi kesehatan bersama. Percuma pemerintah mengkampanyekan penanganan corona jika dihadapkan pada proyek kepentingan kekuasaan menjadi lemah dalam tangani corona.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H