Mentalitas Pejabat Indonesia: Kemewahan
Mungkin sudah membudaya "pejabat" tinggi dan unsur kemewahan faktanya itu sudah tidak dapat kita sangkal. Meskipun gaya hidup mewah adalah hak masing-masing pribadi, itulah yang saya benarkan.
Tetapi inilah yang rancu dalam sebuah negara "demokrasi" yang berkesinambungan dengan kemajuan zaman.
Disi lain dengan fasilitas sebagai pejabat public ingin menikmati hidup, fasilitas mewah dengan tunjangan dan gaji, disi lain dan menjadi fakta demokrasi saat ini.
"Penjabat Negara menurut perspektif masyarakat demokrasitis sudah dianggap tabu untuk hidup mewah. Sekali pun bermewah-mewah, pasti ujungnya akan menjadi bahan cibiran: mengabdi masyarakat tidak pantas hidup mewah".
Namun bukankah menjadi pejabat sendiri ingin hidup mewah? Sekalipun termasuk apa yang dilakukan ketua KPK "Firli Bahuri" itu sendiri kunjungan kerja menggunakan helikopter?
Meski dilarang hidup bermewah-mewah sebagai pimpinan KPK supaya tidak terjerumus korupsi. Itulah sesuatu yang langka terjadi dikalangan pejabat Indonesia kenyatanya semua mengejar kemewahan mumpung menjadi pejabat negara.
Helikopter: Polemik Kemewahan Ketua KPK
Dalam segi masyarakat demokratis sudah saya singgung sebelumnya: "pejabat tabu hidup mewah". Ditambah itu adalah lembaga anti korupsi, dimana kasus korupsi lebih dekat kepada pejabat yang hidupnya mewah.
Bagimana tidak korupsi, hidup mewah butuh biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu pejabat tinggi sekelas ketua KPK memang dilarang hidup mewah untuk mencirikan semangat anti pada korupsi.
Apakah sekelas komisi pembrantasan korupsi tidak bisa korupsi? Justru ladang dari korupsi ada pada komisinya.
