Membidik Jalan ke Istana Negara: Gatot Butuh KAMI atau KAMI Butuh Gatot?

Didalam tren politik Indonesia semenjak orde baru, peran militer khusunya angkatan  darat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jalannya Negara. Bagaimanapun realitas itu tidak dapat disangkal dengan banyaknya jendral mengisi posisi penting pejabat pemerintahan pada masa orde baru.

Saat ini di era demokrasi, tren-tren militer khususnya angkatan darat tetap ingin punya andil dalam politik Indonesia. Memang tidak saat pejabat tinggi militer bertugas terjun ke politik dimasa era demokrasi, namun saat menjadi "purnawirawan" banyak dari mereka membidik masuk dalam politik mengisi pos-pos jabatan publik.

Sebut saja mantan jendral purnawirawan yang saat ini mengisi jabatan public seperti Prabowo, Luhut, Moeldoko dan lain sebagainya. Belum dengan barisan mantan jendral sebelum pemerintahan Jokowi, dimana meninti karir sebagai pejabat public pasca purna menjadi misi yang harus bisa dilakukan banyak mantan jendral militer angkatan darat.

Namun dalam kenyataannya pasca orde baru, bukan hal yang mudah punawirawan militer angkatan darat masuk politik. Berbagai dinamika kedekatan dengan politikus sipil sebelum-sebelumnya menjadi penting untuk masuk dalam jajaran politik baik menjadi seorang mentri atau staff kusus presiden.

Pada saat itu SBY yang bisa melenggang sebagai presiden republic Indonesia juga meniti karir politiknya sebagai pejabat Negara menjadi mentri di era pemerintahan Megawati. Yang pada akhirnya ia memilih membangun partai demokrat sebagai kendaraan politiknya.

"Tanpa mempunyai partai politik, rekanan politikus sipil, serta dukungan dana yang kuat dalam membidik jabatan public, sekelas mantan jendral tidak akan menjadi apa-apa dalam semesta wacana politik Indonesia".

Oleh sebab itu sangat penting untuk sekelas mantan jendral atau siapa-siapa jendral yang akan memasuki masa purna jika memang membidik jabatan public republic Indonesia. 

Disamping ia harus membangun rekanan mereka-mereka yang sebelumnya sudah berkecimpung lama dalam politik, ia juga harus mempunyai dana menyokong calon presiden potensial, nantinya sebagai transaksi jabatan. Tetapi yang paling esensial adalah membangun partai politik sendiri sebagai kendaraan seperti jendral Wiranto atau SBY.

Maka dari itu tidak salah dan saya membenarkan apa yang dilakukan Jendal purnawiran  Gatot Nurmantyo saat ini bergerak mencari rekanan politik sipil di KAMI. Bukan tidak mungkin juga KAMI adalah kendaraan politik Gatot Nurmantyo suatu hari nanti. 

Sebab dengan aktifnya Gatot ikut mengkritisi serta tergabung dalam kelompok politik meskipun non partai. Tetapi dengan aktifnya sendiri dalam melakukan aktivitas berbau politik ia "Gatot Nurmantyo" tentu membidik jabatan pubik.  

Tentu sebagai mantan jendral purnawirawan Gatot Nurmantyo ingin mengikuti jejak pendahulunya yang kini sukses melenglang ke istana menjadi pejabat public. Tetapi pesan saya, tidak mudah saat ini walapun identitas mantan jendral purnawirawan tersemat di dada Gatot Nurmantyo.