Suatu kebijakan jika memang tidak didasari pada penalaran rasional, ia hanya akan menggelikan pikiran. Tentu bukan menggelikan pikiran orang-orang yang suka kepada pembuat kebijakan tersebut, tetapi menggelikan seorang intelektual yang sudah mampu menimbang dengan rasional. Mana kebijakan yang bijak untuk dijalankan, mana yang tidak dan hanya menjadi seremonial .
Pada dasarnya suatu kebijakan yang dibuat tergantung kualitas dari nalar para pembuat kebijakan tersebut. Umumnya suatu keputusan tentu semua dapat diukur. Siapakah yang membuat keputusan? Disanalah kedalaman dari rasional manusia bicara. Sebab keadaan rasional pada ujungnya akan bijaksana. Karena sebab dari tradisi berpikir tersebut merupakan jalan menuju kebijaksanaan.
Untuk itu dalam meanggapi sebuah kasus, atau fenomenena besar yang menjadi problematika public, yang memunculkan ketakuatan, kegelisahan, bahkan kekhawatiran. Haruslah dalam hal ini pemerintahan negara dapat memberi rasa aman pada masyarakatnya. Seperti apakah menciptakan rasa keamanan tersebut?
Tentu menciptakan rasa aman bagi masyarakat adalah dengan dibuatnya kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk bersama. Tidak hanya untuk pemerintahan negara sendiri, tetapi juga harus memikirkan orang lain yakni masyarakat luas sebagai obyek yang harus dilindungi dengan kebijakan yang negara buat itu.
"Setiap perbincangan semesta wacana ideologi politik, tidak ada suatu negara bisa dianggap gagal. Dalam tradisi yunani kuno yang mempengaruhi olah pikir masyarakatnya sendiri, memunculkan suatu filsafat bernegara, karya dari filsuf Plato yang menciptakan sebuah ide bernegara melalui sistem republic".
Karena didalam kehidupan negara ada undang-undang yang harus masyarakat patuhi sebagai peraturan negara.Tetapi dalam hal ini mempengaruhi kebijakan tersebut dilakukan secara mufakat atau kesepakatan, Â yang didasari norma-norma intelektualitas mempuni dibidangnya masing-masing.
Maka dalam sisi ideal kepemimpinan yang mempuni, seorang pemimpin negara seharusnya filsuf yang mampu berpikir rasional dan bijaksana mengambil keputusan bersama sebagai suatu kebijakan negara.
Covid-19 dan refleksi kebijakan negara
Pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia saat ini membuat negara melalui pemerintahannya berbondong-bondong membuat suatu kebijakan. Untuk sebuah kebijakan negara, Indonesia yang sama sedang berkampanye melawan virus Covid-19 juga membuat kebijakan baru menyusul kebijakan lama yang salah satu dari kebijkan itu meniadakan tarif listrik bagi pelanggannya selama masa pandemi virus covid-19.
Maka dari itu pelanggan tidak mampu khusunya yang mendapat subsidi dari negara golongan pelanggan 900 watt dan 450 watt, akan digratiskan biaya listrik selama tiga bulan kedepan. Menyusul ekonomi lesu disebabkan oleh virus covid-19 yang mempengaruhi aktivitas masyarakat termasuk jalannya ekonomi.
Oleh sebab itu terus bertambahnya pasien covid-19 di indonesia secara otomatis akan disusul dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baru menanggapi sebuah isu tersebut.
