Terkait Respon Pemerintah terhadap Tiga Pertanyaan

• Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pemimpin daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024. Jokowi mengatakan masih ada 14 negara bagian yang angka kemiskinan ekstremnya masih di atas rata-rata nasional. Jokowi memberikan instruksi pada Rapat Koordinasi Nasional dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Folko Pimuda) 2023 kepada para pemimpin daerah seluruh Indonesia, Selasa (17/1/2023) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat itu keluar. 
• 
  
• Acara tersebut juga dihadiri 4.444 menteri di seluruh tingkatan dan pimpinan lembaga Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, walikota, dan folkopimda seluruh Indonesia. "Tujuan kami pada tahun 2024 adalah mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0%. " Ini bukanlah tujuan yang mudah. Pada tahun 2022, persentase tersebut akan tetap sebesar 2%, dengan 14 negara bagian melampaui tingkat nasional. Semuanya sudah ada datanya, artinya siapa targetnya, tujuannya siapa, semua ada. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang penanganannya. "Intervensi apa yang perlu dilakukan, semua pemerintah daerah sudah tahu apa yang harus dilakukan," kata Jokowi. 
• 
  
• Selain itu, Jokowi juga meminta para pemimpin daerah untuk menurunkan angka stunting di daerahnya masing-masing ini penting. Hal ini dikarenakan Indonesia akan menghadapi dinamika bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 hingga 2035, dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia akan terus dilakukan. "Target tahun 2024 harus kurang dari 14%. Ini bukan tugas yang mudah, namun jika kita bekerja dengan dedikasi yang sama seperti yang kita lakukan dalam menangani pandemi, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan `` Saya yakin, karena datanya ada,'' kata Jokowi.
  • 
    
  • Oleh karena itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi menjadi tokoh penting dalam acara tersebut yang membahas percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanganan permasalahan sosial. Ia mengatakan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dipercepat dengan mengatasi kemiskinan ekstrem, mempercepat penurunan angka stunting dan merevitalisasi pendidikan dan pelatihan kejuruan. 
  • 
    
  • Berbagai upaya dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, termasuk dengan memanfaatkan dinamika bonus demografi Indonesia. Bonus demografi ini juga akan meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia. ``Jika kita gagal memanfaatkan tren demografi ini, kita bisa berakhir dalam bencana dan terjebak dalam perangkap pendapatan biasa,'' jelas Muhajir. Terkait penanganan stunting di Indonesia, Presiden telah menetapkan target penurunan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024.
  • 
    
  • Oleh karena itu, dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sangat penting dalam melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif yang ditargetkan pada bidang-bidang prioritas.
  • 
    
  • Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting nasional pada tahun 2022 sebesar 21,6%, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 24,4%. Artinya, upaya pemerintah berhasil menurunkan angka stunting sebesar 2,8% pada tahun lalu.