"Ni masyarakat, tidak ada diskriminasi, karena ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama, politik atau kebudayaan. Semua orang lahir bebas dan sama berharga, dan mereka berhak untuk mempertahankan hak-hak ini.
Tidak ada siapa pun yang dapat memperkerjakan atau memperlakukan seseorang dengan cara yang bertentangan dengan hak-hak ini.
Semua orang berhak untuk kebebasan dan perlindungan hukum. Tidak ada siapa pun yang dapat diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang adil dan sempurna."
Dalam pasal 5 ini, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan:
1. Non-diskriminasi: Pasal ini menegaskan bahwa tidak ada siapa pun yang dapat diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama, politik atau kebudayaan.
2. Hak kebebasan: Pasal ini menegaskan bahwa semua orang berhak untuk kebebasan dan perlindungan hukum.
3. Perlindungan hukum: Pasal ini menegaskan bahwa tidak ada siapa pun yang dapat diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang adil dan sempurna.
4. Perlindungan dari diskriminasi: Pasal ini menegaskan bahwa semua orang berhak untuk perlindungan dari diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama, politik atau kebudayaan.
Dalam sintesis, Pasal 5 UDHR menegaskan bahwa semua orang berhak untuk kebebasan dan perlindungan hukum, serta perlindungan dari diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama, politik atau kebudayaan.
Berikut adalah beberapa contoh yang terkait dengan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR):
1. **Tidak adanya diskriminasi atas dasar ras**: Seorang pengusaha tidak boleh menolak aplikasi seorang karyawan karena ras, warna kulit, atau agama. Contoh: Seorang pria berkulit hitam tidak boleh ditolak bekerja di perusahaan yang mempekerjakan orang-orang kulit putih.
2. **Tidak adanya diskriminasi atas dasar gender**: Seorang perempuan tidak boleh ditolak bekerja di sebuah perusahaan karena jantina. Contoh: Seorang perempuan tidak boleh ditolak bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan teknologi.
3. **Tidak adanya diskriminasi atas dasar agama**: Seorang Muslim tidak boleh ditolak bekerja di sebuah perusahaan karena agama. Contoh: Seorang Muslim tidak boleh ditolak bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit.
4. **Tidak adanya diskriminasi atas dasar bahasa**: Seorang orang yang berbicara bahasa Inggris tidak boleh ditolak bekerja di sebuah perusahaan karena bahasa yang dia bicarakan. Contoh: Seorang orang yang berbicara bahasa Spanyol tidak boleh ditolak bekerja sebagai pengajar di sebuah sekolah.
5. **Perlindungan dari diskriminasi**: Seorang korban kekerasan berbasis seksual tidak boleh ditolak perlindungan hukum karena alasan bahwa korban adalah seorang lesbian, gay, biseksual, atau transgender (LGBT). Contoh: Seorang korban kekerasan berbasis seksual tidak boleh ditolak perlindungan hukum hanya karena korban adalah seorang lesbi.
6. **Tidak adanya diskriminasi atas dasar status sosial**: Seorang anak yatim piatu tidak boleh ditolak bekerja di sebuah perusahaan karena status sosialnya. Contoh: Seorang anak yatim piatu tidak boleh ditolak bekerja sebagai penjual di sebuah toko.
7. **Perlindungan hukum**: Seorang korban kekerasan berbasis rasisme tidak boleh diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang adil dan sempurna. Contoh: Seorang korban kekerasan berbasis rasisme tidak boleh diperlakukan dengan cara yang dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan.
Dalam sintesis, contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa Pasal 5 UDHR menegaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk kebebasan dan perlindungan hukum, serta perlindungan dari diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama, politik atau kebudayaan.
Berikut adalah beberapa contoh kehidupan bernegara yang terkait dengan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR):
1. *Kerusakan diskriminasi rasial*: Seorang pengusaha tidak mempekerjakan seorang karyawan berkulit hitam karena ras, warna kulit, atau agama. Namun, setelah adanya upaya penyelesaian sengketa, pengusaha tersebut harus mengubah keputusan dan mempekerjakan karyawan berkulit hitam.
Contoh konkretnya: Seorang pengusaha di negara X mempekerjakan hanya karyawan-karyawan kulit putih dan tidak mempekerjakan karyawan-karyawan berkulit hitam. Setelah adanya upaya penyelesaian sengketa, pengusaha tersebut harus mengubah keputusan dan mempekerjakan karyawan berkulit hitam.
2. *Kerusakan diskriminasi gender*: Seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja di sebuah perusahaan karena jantina. Namun, setelah adanya upaya penyelesaian sengketa, perempuan tersebut harus diperbolehkan bekerja di perusahaan tersebut.
Contoh konkretnya: Seorang perempuan di negara Y ingin bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan teknologi. Namun, direktur perusahaan tersebut menolak aplikasi perempuan tersebut karena jantina. Setelah adanya upaya penyelesaian sengketa, direktur perusahaan tersebut harus mengubah keputusan dan memperbolehkan perempuan tersebut bekerja sebagai insinyur.
3. *Kerusakan diskriminasi agama*: Seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk bekerja di sebuah perusahaan karena agama. Namun, setelah adanya upaya penyelesaian sengketa, Muslim tersebut harus diperbolehkan bekerja di perusahaan tersebut.
Contoh konkretnya: Seorang Muslim di negara Z ingin bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit. Namun, direktur rumah sakit tersebut menolak aplikasi Muslim tersebut karena agama. Setelah adanya upaya penyelesaian sengketa, direktur rumah sakit tersebut harus mengubah keputusan dan memperbolehkan Muslim tersebut bekerja sebagai dokter.
4. *Kerusakan diskriminasi bahasa*: Seorang orang yang berbicara bahasa Spanyol tidak diperbolehkan untuk bekerja di sebuah perusahaan karena bahasa yang dia bicarakan. Namun, setelah adanya upaya penyelesaian sengketa, orang tersebut harus diperbolehkan bekerja di perusahaan tersebut.
Contoh konkretnya: Seorang orang yang berbicara bahasa Spanyol di negara X ingin bekerja sebagai pengajar di sebuah sekolah. Namun, direktur sekolah tersebut menolak aplikasi orang tersebut karena bahasa yang dia bicarakan. Setelah adanya upaya penyelesaian sengketa, direktur sekolah tersebut harus mengubah keputusan dan memperbolehkan orang tersebut bekerja sebagai pengajar.
5. *Kerusakan perlindungan hukum*: Seorang korban kekerasan berbasis rasisme tidak diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang adil dan sempurna. Namun, setelah adanya upaya penyelesaian sengketa, korban kekerasan berbasis rasisme harus diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang adil dan sempurna.
Contoh konkretnya: Seorang korban kekerasan berbasis rasisme di negara Y tidak diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang adil dan sempurna. Namun, setelah adanya upaya penyelesaian sengketa, korban kekerasan berbasis rasisme harus diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang adil dan sempurna.
Dalam sintesis, contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa Pasal 5 UDHR menegaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk kebebasan dan perlindungan hukum, serta perlindungan dari diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama, politik atau kebudayaan. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah diskriminasi dan menjamin hak asasi manusia untuk semua warga negaranya.
