Kini KPK merekrut kembali para kandidat yang dianggap berkompeten untuk melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang masih belum juga memperlihatkan titik terang. Milyaran rupiah bahkan trilyunan telah dikeluarkan negara untuk membiayai operasional KPK. Sangat mahal memang.
Angka trilyunan tentu tidak akan keluar jika saja aparat penegak hukum, kejaksaan, kehakiman, kepolisian bekerja sebagaimana mestinya. Namun mengharap mereka bekerja sesuai keinginan rakyat tentu terlalu riskan. Terbukti bertahun-tahun dari rezim ke rezim cerita tentang korupsi tidak pernah selesai. Ada kelakar, jika di masa lalu, korupsi menggurita di lingkaran elit yang berkuasa meliputi keluarga dan kroni. Tetapi belakangan korupsi itu merembet ke berbagai sektor. Termasuk ke ruang-ruang tempat nasib rakyat dirapatkan. Tentu anda semua paham dimana tempat wakil rakyat merapatkan nasib konsituennya.
Kembali ke soal KPK . Sore tadi menkumham secara resmi menutup penyerahan berkas bagi siapa saja yang berminat untuk mengurus lembaga adhoc pencari koruptor itu. Disebutkan sekitar 206 orang telah mendaftar, mulai dari pengacara, dosen, LSM dan sejumlah profesi lainnya.
Nama-nama yang sudah mendaftar memang beberapa diantara mereka bukan wajah baru di dunia hukum dan advokasi pemberantasan korupsi, beberapa diantara mereka adalah Chandra Hamzah, Jimly Assidiqie, Haryono Umar, Yunus Hussein dan Bambang Wijayanto. Dua nama terakhir memang kandidat yang kelihatannya perlu dicoba gerakkannya jika memegang KPK. Yunus akrab dengan dunia money laudering karena sebelumnya dan sampai hari ini masih bekerja sebagai ketua PPATK, sementara Bambang adalah orang yang selama ini terkenal vokal menyuarakan pemberantasan korupsi, peran yang paling terlihat adalah ketika beberapa tahun lalu mendirikan LSM yang gencar dalam menyuarakan pemberantasan korupsi hingga sekarang: ICW.
Kandidat yang maju mendaftar saat ini memang sangat diharapkan mampu mengembalikan atau meneruskan gerak laju pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Dari sekian tahap seleksi, satu yang paling menentukan adalah ketika nanti di ruang DPR, sebab disana kesungguhan wakil rakyat diuji. Integritas partai korup dan tidak dapat dilihat disana.
Maka, ada baiknya proses seleksi ini terus kita pantau, agar tidak menjadi alat politis kelompok kepentingan tertentu, sehingga kepemimpinan KPK berikutnya dapat bekerja sesuai harapan masyarkat tanpa harus kompromi dengan status quo. Salam pemberantasan korupsi. Selamat mengawasi dan memantau!
Salam Kompasiana
