Kabinet Prabowo-Gibran yang baru dibentuk untuk masa jabatan 2024-2029 membawa perubahan signifikan dalam politik Indonesia, terutama dalam dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya merupakan wali kota Solo, menjadi simbol harapan bahwa kabinet ini akan lebih memahami kebutuhan daerah. Namun, dengan bertambahnya jumlah menteri di kabinet ini, muncul pula persoalan terkait efisiensi pemerintahan, khususnya yang menyangkut koordinasi antar kementerian dan pelaksanaannya bagi daerah. Perihal ini memuat sejumlah pos baru, seperti Kementerian Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pemberdayaan UMKM, yang tentu saja berpotensi memperluas jangkauan layanan pemerintah. Namun, dengan banyaknya kementerian, tantangan baru muncul yang dimana koordinasi antar kementerian menjadi semakin rumit, yang sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan. Misalnya, Kementerian Investasi dan Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki beberapa wewenang yang tumpang tindih dalam mengembangkan usaha di daerah. Akibatnya, pemerintah daerah harus menghadapi lebih banyak birokrasi untuk mendapatkan persetujuan dan anggaran, sehingga memperlambat program-program yang dibutuhkan masyarakat.
KEMBALI KE ARTIKEL
