Seiring dengan visi kabinet kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, penegasan jatidiri sebagai negara kepulauan dilakukan melalui penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional berbasis maritim. Salah satu arah kebijakan yang dilakukan adalah membangun konektivitas nasional yang dikenal dengan konsep tol laut. Ruh dari konsep tol laut adalah adanya upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal kewilayahan dengan membangun sistem transportasi multimoda. Kita ketahui bahwa pelabuhan merupakan pintu keluar masuk arus barang sehingga perlu tata kelola kepelabuhanan yang lebih baik, tentunya dengan dukungan penguatan kelembagaan sebagai support system.
