Jokowi vs Otonomi Daerah

Debat capres tahap ke 2 yang bertemakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, telah selesai dilaksanakan. Pada tema kali ini debat lebih berlangsung menarik dibanding pada debat sebelumnya. Kedua capres sama-sama mengsung gagasan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat (ya iyalah emang ada selain itu?) akan tetapi keduanya memiliki platform ekonomi yang bisa dikatakan sangat berbeda. Presiden nomor urut satu Prabowo subianto memaparkan tentang masalah utama yang dihadapi negara ini, yaitu soal kebocoran anggaran negara yang mencapai 1000T lebih. Mantan Danjen kopsasus ini lebih lanjut menjelaskan tentang pentingnya menasionalisasi aset-aset negara yang telah diambil oleh asing. Selain itu juga terkait dengan kedaulatan eneergi seperti pembangunan rel kereta api serta jalan raya.
Lain halnya dengan Joko Widodo yang mengusung tema ekonomi berdikari yang meprioritaskan pada sektor ekonomi yang bersifat makro seperti merevitalisasi pasar tradisional, pedangang kaki lima, dan sektor ekonomi kreatif. Gubernur Jakarta non aktif ini menjelaskan bahwa yang paling penting adalah membangun sebuah sistem sehingga pelaksaan ekonomi bisa berlangsung lebih efisien.
Bila penulis boleh simpulkan Prabowo lebih mempriortaskan pembangunan ekonomi yang bersifat makro untuk membangun sebuah negara sedang Jokowi menitik beratkan pada pembangunan ekonomi yang mikro yang sebenarnya harus diperhatikan secara lebih detail.Pada tulisan ini saya memfokuskan pada gagasan ekonomi Jokowi yang menurut saya harus  dikritisi lebih lanjut. Karena gagasan jokowi bisa saja akan mengabaikan konsep desentralisasi yang telah berlangsung setelah otonomi daerah ditetapkan.