kesejahteraan masyarakat. Namun, masalah seperti penyalahgunaan anggaran dan
ketidaktepatan sasaran masih sering terjadi. Hal ini membuat pengawasan menjadi sangat
penting, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sebagai kontrol sosial.
Masyarakat memiliki peran besar dalam memastikan anggaran digunakan dengan
transparan dan bertanggung jawab. Partisipasi ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan
hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ketika masyarakat terlibat, pemerintah
akan lebih berhati-hati dalam mengelola dana publik karena merasa diawasi. Bentuk
keterlibatan ini bisa berupa menghadiri musyawarah pembangunan, memantau proyek di
lingkungan sekitar, atau melaporkan indikasi penyimpangan kepada pihak berwenang.
Sebagai contoh, program dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan. Di beberapa daerah, laporan
menunjukkan bahwa dana desa digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan ada
kasus penyalahgunaan oleh oknum yang memiliki kekuasaan di desa. Di sinilah peran
masyarakat sangat penting untuk memantau penggunaan dana desa secara transparan.
Masyarakat bisa berperan aktif dengan mengawasi pembangunan infrastruktur yang didanai
oleh dana desa, atau bahkan dengan melaporkan adanya dugaan penyelewengan melalui
kanal-kanal yang telah disediakan oleh pemerintah atau lembaga pengawas.
Namun, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran masih menghadapi
berbagai tantangan. Kurangnya akses informasi menjadi salah satu hambatan utama. Banyak
dokumen anggaran yang sulit diakses atau disajikan dalam format yang sulit dipahami oleh
masyarakat awam. Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya pengawasan anggaran
juga menjadi masalah. Banyak yang beranggapan bahwa urusan anggaran adalah tanggung
jawab pemerintah semata, sehingga enggan terlibat.
Contoh lainnya adalah kasus yang terjadi pada proyek infrastruktur besar, seperti
pembangunan jalan tol atau bandara, di mana anggaran yang digelontorkan tidak selalu
menghasilkan kualitas proyek yang sesuai harapan. Misalnya, proyek jalan tol yang ternyata
memiliki kualitas yang buruk atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan. Masyarakat
dapat memantau progres proyek-proyek ini dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan
benar-benar untuk kepentingan umum dan sesuai dengan kebutuhan.
Di sisi lain, masyarakat yang ingin aktif mengawasi sering kali menghadapi tekanan
dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Hal ini dapat berupa intimidasi, ancaman,
atau bahkan tindakan kriminalisasi terhadap mereka yang berani bersuara. Oleh karena itu,
diperlukan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat yang berperan sebagai pengawas
anggaran.
