Ada yang aneh dengan cara negeri ini dikelola oleh penyelenggara negara baik pemerintah maupun DPR khususnya terkait kebijakan kenaikan BBM. Meskipun di mulut dikatakan “silakan berdemonstrasi menyuarakan aspirasi asal tidak anarkhis”, tetapi tidak ada satupun ruang dialog yang diberikan pemerintah maupun DPR. Mereka seolah tidak memiliki telinga dan “pura-pura” berempati padahal sedikitpun tidak mendengar. Benarlah apa yang disuarakan Editorial Media Indonesia hari ini (28 Maret 2012), “Pembahasan RAPBN-P 2012 yang hanya berlangsung satu bulan itu dilakukan tanpa public hearing dan saat ini tinggal menunggu ketuk palu dalam sidang paripurna dewan. Pembahasan RAPBN-P itu seperti berlangsung di atas sebuah menara gading sehingga persetan dengan aspirasi rakyat.”
