Kenaikan harga BBM yang setiap tahun mendapat pandangan buruk masyarakat adalah keharusan. Harga BBM sebesar itu, pun telah disubsidi oleh pemerintah. Subsidi yang dianggarkan tidak kecil, sekitar 15-20 % dari APBN Indonesia untuknya. Dan harga BBM(bensin, solar utamanya) saat ini di Indonesia terbilang rendah jika dibanding negara tetangga. Suatu kesalahpahaman masyarakat tentang keharusan kebijkan tahunan ini.
Kenaikan harga BBM yang telah direncanakan oleh pemerintah kabarnya masih urung untuk sesegera mungkin ditetapkan. Ini yang akan menambah 'kegalauan' seluruh lapis masyarakat. Masalahnya jika pemerintah saat ini(Presiden SBY) tidak mengambil langkah cepat dalam hal ini, dipastikan timbulnya kesalahpahaman yang berujung penarikan kepercayaan terhadap pemerintahan mendatang(Presiden Jokowi). Masyarakat sudah dibuat bingung soal BBM yang melangka menunggu pemerintah mengambil langkah. Dan sebenarnya masyarakat tahu langkah yang ditunggu mengecewakan mereka, bagi sebagian masyarakat awam. Masyarakat awam berharap segera ditetapkannya keputusan pemerintah. Dan pastinya harapan mereka mengenai dicabutnya rencana kenaikan BBM itu. Namun masyarakat yang mengerti berharap juga untuk segera dilakukan kebijakan ini. Mereka berharap segera agar tidak terjadi masalah-masalah di masyarakat luas dengan mendukung kenaikan BBM ini.
Tidak ada pilihan lain selain menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN tahun ini dan mendatang. Praktis, seperti beberapa tahun sebelumnya APBN tersedot subsidi BBM cukup besar. Sebesar Rp 363 triliun akan digelontorkan sebagai subsidi energi sesuai RAPBN 2015. Dan sekitar 291 triliun dari itu adalah subsidi BBM. Ini sangat berlebihan jika dibandingkan besar belanja infrastruktur yang hanya Rp 260 triliun dari keseluruhan APBN Indonesia yang mencapai Rp 2.020 triliun. RAPBN 2015 akan terbebani oleh subsidi BBM seperti ini dari APBN tahun ini. Pemerintahan baru akan terbebani masalah ini dari pemerintahan saat ini. Jika pemerintahan sekarang ini menaikkan harga BBM maka, paling tidak ada usaha bantuan untuk meringankan RAPBN 2015. Syukur-syukur jika kuota APBN untuk subsidi masih lega untuk RAPBN 2015.
Sebuah hal yang ideal jika kenaikan BBM ini ditetapkan oleh pemerintahan Presiden SBY. Banyak pengamat menilai kebenaran dan ketepatan hal ini. Pemerintahan sekarang ini masih mempunyai masa kabinet 1,5 bulan lagi yang cukup untuk mengambil keputusan ini. Pengamat ekonomi mngatakan bulan September inilah yang paling baik. Jika semakin mengundurkan rencana kenaikan BBM ini, akan semakin menambah beban ekonomi masyarakat luas.
Sementara itu, tim transisi Jokowi-JK juga sedang berpikir keras tentang masalah tersebut. Pilihan yang dinilai adalah menaikkan harga BBM per liter sebesar Rp 500,- hingga Rp 3.000,-. Tidak akan mungkin BBM akan dinaikkan harganya hanya sebesar Rp 500,- saja.
''Masyarakat sama marahnya kalau naik Rp 500 atau Rp 2.000. Tentu lebih baik menaikkan Rp 2.000 agar ada ruang fiskal lebih lega.'' pendapat Toni Prasetiantono, pengamat ekonomi UGM Jogjakarta.
Tim transisi juga mempertimbangkan besar penerimaan pajak yang akan diperbaiki pada pemerintahan mendatang. Target penerimaan pajak tahun ini sekitar Rp 1.072 triliun diprediksi belum tercapai. Ini menunjukkan kejanggalan sistem perpajakan tahun ini, dan sedang dikonsentrasikan tim transisi Jokowi-JK. Jika penerimaan dari pajak dapat dioptimalkan, mungkin sedikit banyak dapat memperbaiki besar APBN atau RAPBN.
Jika Presiden SBY enggan menaikkannya di sisa masa jabatannya, bukan suatu kesalahan. Bahkan rencana kenaikan BBM oleh SBY sudah sebanyak 4 kali. Namun terkadang gagal akibat tidak disetujui oleh DPR seperti pada 2012. Keputusan yang menjadi beban terakhir pemerintahan SBY-Boediono atau beban pertama pemerintahan Jokowi-JK ?
03-09-14
