kembali lagi mengenai perseteruan tersebut, kenapa sih harus ditangani wakil presiden JK, karena kedua belah pihak tidak ada yg mau berusaha dewasa. sama-sama membenarkan diri. semuanya berkoar atas nama rakyat, tetapi rakyat/masyarakat Jkarta lah yg menanggung terhambatnya pembangunan di kota tersebut. kalau memang atas nama rakyat, saya rasa harusnya ada yg mengalah. politik itu bukan mencari kambing hitam dan rakyat tambah sengsara. politik kan bertujuan mensjahterakan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. atas nama rakyat berkoar, tetapi rakyat tambah sengsara...???? rakyat yg mana yg dibela..??
walaupun diindikasikan adanyan anggaran siluman, ada baiknya diselesaikan secara hukum, dan sekarangpun semua sudah berlangsung baik di KPK maupun Kepolisian. harusnya hal ini bisa dihentikan dari dulu. setelah masuk ke area hukum, biar hukum yg membuktikan, kenapa harus lagi diabawah ke area politik, dan sampai saat ini masih belum berakhir. apakah harus menggerakkan rakyat, melalui #save ahok, #save hajilulung,dll, tidak perlulah demikian. DPRD dan Gubernur DKI bukan orang baru di arena politik. mereka sudah mengenyam asam garam politik dan mereka harusnya tahu bagaimana mengatasinya. mungkin karena "gengsi" politiklah yg mengakibatkan perseteruan ini belum ada ujungnya. "Gengsi" politik harusnya diremove ataupun di delete saja, karena bukan Gubernur ataupun DPRD saja yg sengsara, rakyat DKI pun ikut sengsara.
Jakarta oh Jakarta, harapannya kini tinggal pada hasil dari juru damai, apabila setiap tahunnya semacam ini, bisa dibayangkan wajah Jakarta kedepannya. sekarang saja sudah semacam ini, macet, banjir (mungkin sdh lumrah),sampah, kemiskinan, dan entalah apalagi namanya. haruskah masyarakat menanggung beban ini, ditengah perseteruan yg berkepanjangan. dewasa berpolitik dan sopan santun politik, harus diajarkan kepada semua elemen baik pejabat pemerintah DKI ataupun DPRD. demi kemajuan Jakarta, semaunya harus bahu membahu membangun jakarta.
