Partai Golongan Karya (Golkar) melirik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sertidaknya, itulah kesan yang ditangkap para analis politik mengomentari pertemuan antara Aburizal Bakrie dengan Mahfud MD di Bali baru-baru ini. Baik Aburizal maupun Mahfud tidak secara eksplisit mengakui bahwa mereka akan bersekutu ke arena pemilihan presiden, namun para pengamat menganggap momentum itu merupakan isyarat atas langkah-langkah politik yang akan dilakukan kedua partai tersebut.
Di sisi lain, partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang didirikan Prabowo Subianto, kali ini memperoleh suara yang cukup signifikan yang menempatkannya pada urutan ketiga di antara partai yang memperoleh suara terbanyak. Hasil hitung cepat menunjukkan partai ini berkemungkinan memperoleh sekitar 11 persen suara pemilih.
Mereka masih perlu tambahan sekitar sembilan persen lagi suara jika ingin mengajukan Prabowo Subianto sebagai presiden. Karena itu tak ada jalan lain kecuali bersekutu dengan partai lain agar syahwat politiknya bisa tersalurkan dengan baik. Jelas bukan kebetulan jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) buru-buru membuka pintu dan menerima dengan tangan terbuka untuk jadi pasangan Gerindra.
Partai bentukan orde baru –untuk menyatukan partai-partai yang semula berasas Islam– ini memperoleh suara yang sangat tidak signifikan jika dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, segera merapat ke Gerindra, disusul “huru-hara” di dalam tubuhnya karena langkah itu tampaknya tidak disetujui semua elit partai berlambang Kabah ini. Apa boleh buat, persekutuan dengan partai lain menyebabkan perpecahan di antara para petingginya.
Banyak pihak menilai, ketua umum partai ini terlalu panik melihat kenyataan bahwa partainya tidak lagi memiliki pemilih yang bisa mengantarnya ke kursi kekuasaan. Tanpa bergandeng dengan partai yang memiliki suara cukup besar, tak mungkin mereka bisa berperan dalam kekuasaan, setidaknya untuk lima tahun ke depan.
Penyelesaian perbedaan prinsip di antara para petingginya telah membuat partai ini seperti kehilangan marwah demokrasi, karena yang tampak di mata publik adalah sikap otoriter sang ketua yang memecati orang-orang yang berbeda pandangan dengannya. Tidak mustahil perbedaan pandangan itu bukan saja terjadi di kalangan elite kepengurusan di tingkat pusat, melainkan menjalar juga ke daerah.
Kisruh tak berhenti oleh pemecatan pengurus, karena para para petinggi partai ini seberga menggelar rapat pimpinan nasional yang antara lain memutuskan menghentikan sementara Suryadharma Ali dari jabatannya sebagai ketua umum. Suryadharma tidak –tentu saja– tidak hadir dalam rapimnas yang dihelat para penentangnya ini.
Di tengah tingginya gairah politik para petinggi partai itu, muncul pula gagasan poros Indonesia raya, yakni menyekutukan seluruh partai berbasis Islam ke dalm satu wadah koalisi. Dengan demikian mereka bisa leluasa menyodorkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Amien Rais, sang penggagas poros ini mungkin membayangkan situasinya seperti pemilu 1999, ketika dia berhasil menggalang kekuatan untuk melawan realitas politik yang dimenangkan PDIP.
Saat itu poros ini berhasil mengganjal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, padahal partai yang dipimpinnyalah yang jadi pemenang. Sebagaimana yang tercatat dalam sejar perpolitikan kita, poros ini pula yang kemudian menggalang kekuatan dan berbagai rekayasa politik untuk membetot Gus Dur –yang mereka naikkan untuk mengganjal Megawati-- dari singgasana kepreseidenan.
Apa pun yang sedang dilakukan para elite politik dan para petinggi partai, terutama di pusat kekuasaan sana tentu tidak luput dari perhatian rakyat, terutama para pemilih, karena merekalah yang pada 9 April lalu menitipkan aspirasi dan harapannya. Mereka berduyun-duyun menuju tempat pemungutan suara, memilih partai yang mereka yakini bisa mengubah masa depannya menjadi lebih baik lagi.
Apa yang terjadi jika partai yang mereka pilih itu kemudian bersekongkol dengan partai lain, yang bisa saja tidak sesuai dengan keyakinan dan harapan pemilih itu. Artinya, partai yang mereka pilih itu ternyata telah mengingkari dan mengkhianati pemilihnya. Lalu, buat apa rakyat menggunakan hak pilihnya jika partai yang mereka pilih ternyata tidak amanah? Pertanyaan seperti ini akan dijawab oleh rakyat dengan kebijaksanaannya sendiri pada pemilu-pemilu beriktunya, yang mungkin saja di luar perkiraan para politisi dan para pengamat.
Demikian pula terhadap partai yang para elitenya sibuk saling serang dan saling menjatuhkan hanya karena perbedaan pandangan, rakyat mengikuti dan akan menetukan sikapnya pada saat yang tepat. Jangankan mengurus negara untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mengurus partai saja, mereka tidak becus,. (*)
