Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar didunia. Hal ini dapat memberikan kesempatan rakyatnya untuk memegang kekuasaan pemerintah dalam organisasi kenegaraan. Bangsa indonesia sangat berupaya dalam menciptakan kehidupan  yang demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan bangsa indonesia tetap disesuaikan dengan ideologi bangsa. Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemerintah berkedaulatan rakyat berdasarkan hukum dan konstitusi, bukan berdasarkan kekuasaan mutlak satu orang. Hak-hak politik dan kebebasan sipil masyarakat seperti berserikat, berekspresi, beragama dijamin dan dilindungi oleh negara. Media bebas dan independen terus berkembang sebagai pilar demokrasi yang mengawasi jalannya pemerintahan. Secara umum, indeks demokrasi Indonesia berada pada level menengah ke bawah dan masih tergolong negara demokrasi yang cacat atau flawed democracy. Banyak sekali ruang untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Alasan yang membuat demokrasi Indonesia dianggap cacat yaitu masih lemahnya sistem kepartaian dan parlemen, partai politik belum menjalankan fungsi ideologisnya dengan baik, DPR belum optimal menjalankan fungsi kontrol dan legislasi, pemilihan umum yang masih diwarnai politik uang dan manipulasi, masyarakat pemilih juga belum sepenuhnya rasional dan kritis, buruknya kinerja birokrasi dan tingginya korupsi yang menunjukkan lemahnya checks and balances, beberapa regulasi yang membatasi kebebasan sipil seperti berkumpul dan berekspresi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga banyak pejabat bermasalah tidak tersentuh hukum, rendahnya partisipasi dan budaya politik masyarakat yang acuh tak acuh terhadap urusan politik, masih adanya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap minoritas atau kelompok rentan, ketimpangan ekonomi dan sosial yang tinggi antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu demokrasi Indonesia disebut cacat dan perlu terus diperbaiki kualitasnya agar lebih substantif dan merata.
Kata kunci : Ideologi; Praktik demokrasi; Pilpres 2024