Mohon tunggu...
KOMENTAR
Ilmu Sosbud

Analisa Ekonomi Politik Internasional dalam Hubungan Internasional

6 Maret 2023   13:34 Diperbarui: 6 Maret 2023   13:54 354 1
Halo sobat Kompasiana...
Ekonomi Politik Internasional adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa/i Universitas Jember pada semester 4. Pada awal semester ini para mahasiswa maupun mahasiswi ditugaskan untuk menulis artikel mengenai ekonomi politik internasional.

Lantas apa itu ekonomi politik internasional?

Awal mulanya ekonomi politik berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikonomike serta Polis yang artinya memiliki kaitan dengan faktor finansial, produksi dan perdagangan dengan peraturan pemerintah dalam bidang kemoneteran, komersil, serta fiskal dalam lingkup internasional. Terdapatnya interaksi antar faktor " pasar" dengan "negara", pertukaran dan otoritas, kekayaan dengan kekuatan di dalam suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lainnya. Martin Stabiland menyatakan bahwa ekonomi politik memaparkan tentang interaksi yang bersifat sistematis di antara dimensi ekonomi dan dimensi politik.Thomas Oetley berpendapat bahwa Ekonomi Politik Internasional adalah studi tentang bagaimana suatu kebutuhan ekonomi serta proses perpolitikan membuat suatu kebijakan pemerintah. Di dalam Ekonomi Politik Internasional dipelajarinya mengenai kehidupan dalam perekonomian dunia yang berfokus terhadap pergulatan politik antara yang memiliki kekuataan dan yang kurang memiliki kekuatan dari bursa ekonomi global. Ekonomi Politik Internasional adalah interaksi yang terjalin antara pasar dengan aktor-aktor kuat lainnya seperti negara perusahaan multinasional serta organisasi internasional.

Perspektif Konvensional dalam Ekonomi Politik Internasional
1. Perspektif Merkantilisme
Kaum merkantilis berpandangan bahwa para elite politik berada di garis terdepan dalam pembangunan negara modern. Paham merkantilis menganggap ekonomi internasional sebagai suatu panggung konflik antara hajat nasional yang bertolakbelakang daripada suatu geografis kerjasama yang profitabel. Kaum merkantilis berpandang bawah ekonomi semestinya patuh terhadap tujuan utama dalam meningkatkan power negara, politik harus diunggulkan daripada perekonomian. Faktor awal mulanya merkantilisme yaitu perluasan wilayah, menaklukkan wilayah baru oleh negara-negara benua biru, terdapatnya arus modal baru yang berasal dari wilayah baru tersebut, kembali berdirinya raja-raja atau saudagar yang membawa nasionalisme, kiblat perdagangan lokal ke perdagangan internasional dengan tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya. Serta kian redupnya kekuasaan raja dan golongan ningrat sebagai dampak dari kompetisi antar kaum feodal.

2. Perspektif Liberalisme
Perspektif ini memiliki dasar asumsi bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak menyukai konflik, ingin bekerja sama, serta memiliki rasionalitas. Para pemikir liberalisme beranggapan bahwa pasar adalah sistem paling tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia karena di dalamnya manusia dapat bebas berinteraksi yang dalam hal ini yaitu menjual dan membeli berdasarkan inisiatif diri sendiri. Dalam hal konteks ini, terdapat dua tanggapan dari teoritis liberalis di antaranya yaitu Adam Smith dan Keynes. Adam Smith berpendapat negara tidak semestinya ikut campur dalam urusan pasar atau disebut juga dengan invisible hand, sedangkan Keynes berpendapat negara perlu sesekali masuk ke ranah pasar guna menjaga stabilitas pasar.

3. Persepektif Marxisme
Pemikiran Karl Marx menjadi awal mula berkembangnya perspektif ini. Secara umum inti dari perspektif Marx yaitu mengkritisi kapitalisme. Para kaum Marxis memiliki pandangan bahwa sistem internasional sebagai sistem kapitalis yang koheren mengejar penghimpunan modal atau kapital. Bagi kaum Marxis, perekonomian lebih diutamakan daripada perpolitikan. Borjuis dan Proletar merupakan kelas-kelas sosial bagi kaum Marxis, yang mana kebijakan-kebijakan dalam politik akan diputuskan sesuai dengan hajat kelas sosial yang memiliki kuasa sehingga garis besarnya kaum Marxis menganggap perekonomian merupakan arena eksploitasi serta perbedaan di antar kelas-kelas sosial, khususnya bagi kaum borjuis dan kaum Proletar. Oleh sebab itu menurut kaum Marxis, kaum borjuis merupakan kelas yang paling berkuasa dalam perekonomian kapitalisme.

Contoh kasus Ekonomi Politik Internasional di antaranya yaitu Presiden Amerika Serikat kala itu George Bush memajukan kebijakan pemerintah berupa naiknya tarif impor baja di tahun 2002 lalu.
Kebijakan tersebut didasari oleh tarif impor baja yang mana memiliki posisi yang terbilang penting di pasar Amerika Serikat. Di tahun 1997 sampai 2002, terdapat 34 pabrik baja di Amerika Serikat dan sekitar 18.000 buruh kehidupan pekerjaannya. Para pembuat baja percaya jika kebijakan berupa menaikkan biaya baja dapat membentengi mereka dari kompetisi dengan pembuat baja asing.

Bea cukai yang dihasilkan dari produksi baja lebih profitabel jika dibandingkan dengan sebaliknya. Oleh sebab itu, beberapa modal investasi serta tenaga kerja yang mampu bekerja di industri Amerika Serikat amat efisien seperti halnya teknologi informasi maupun bioteknologi adalah salah satu bagian dari Amerika Serikat. Karena tarif tersebut membuat banyak perusahaan baja asing mengalami kesulitan untuk menjual bajanya di pasar Amerika Serikat.

Contoh kasus lainnya yaitu perang dagang yang terjadi di antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat China atau dikenal pula dengan Tiongkok, yang mana permasalahan tersebut dapat dipantau melalui kajian Ekonomi Politik Internasional. Konflik yang terjadi di antara negara-negara industri maju awal mulanya sudah terjadi sejak awal tahun 1900an. Pada saat itu, Amerika Serikat saling bersinggungan dengan Jepang (Akbar,2013).
Saat ini muncul aktor baru di bidang perdagangan internasional, yaitu Tiongkok. Sektor alat-alat elektronik serta industri semi konduktor dengan biaya yang murah merupakan andalan dari pemerintah Tiongkok, yang mana sektor tersebut merupakan komoditi terpenting dalam ekspor ke luar negeri. Komponen dasar dari komoditi yang di ekspor Tiongkok berasal dari Amerika Serikat yang kemudian akan dirangkit di Tiongkok dan akan dikirim kembali ke Amerika Serikat berupa barang jadi. Tiongkok memperoleh keuntungan karena dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan tarif murah jika dibandingkan dengan negara lainnya.
Dengan biaya produksi murah tersebut memiliki dampak langsung kepada murahnya harga jual produk tersebut. Hal tersebutlah yang ingin dimaksimalkan oleh Tiongkok dengan menargetkan kepada segmen masyarakat menengah kebawah. Hal tersebut berbeda halnya dengan produk-produk dari Amerika Serikat yang terbilang lebih mahal karena standar kehidupan yang juga terbilang tinggi.

Logika konsumen yang merujuk kepada ilmu ekonomi tentunya akan cenderung memilih produk yang cenderung lebih murah. Dengan adanya produk-produk murah tersebut memiliki dampak terhadap melambatnya pertumbuhan produk-produk dalam negeri Amerika Serikat. Oleh sebab itu Mantan Presiden Donald Trump melakukan aktivitas proteksionisme yaitu pembebanan tarif. Hal tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas produk-produk dalam negerinya yang berkualitas akan tetapi dengan biaya yang cenderung lebih mahal untuk mampu berkompetisi dengan produk-produk yang dihasilkan Tiongkok yang mempunyai fungsi sama dengan harga yang lebih terjangkau. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Mantan Presiden Donald Trump membuat kebijakan pembebanan tarif kepada komoditi panel Surya serta mesin cuci.

Dari contoh ini menunjukkan bahwa fokus dari kajian Ekonomi Politik Internasional yaitu tentang bagaimana terjalinnya interaksi antar ketertarikan ekonomi, nasional, serta proses perpolitikan global mampu membuat maupun memengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dari studi kasus tersebut pula mengambarkan bahwa sistem perpolitikan Amerika Serikat mempunyai dampak yang amat penting terhadap jalannya perekonomian negara dan pekerjanya. Akan tetapi Ekonomi Politik Internasional tidak hanya menaruh perhatiannya kepada negara dan aktor ekonomi saja, namun juga badan-badan organisasi internasional. Misalnya World Trade Organization yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan ekonomi yang akan diputuskan oleh pemerintah.

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun