Kompasiana - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Labuhanbatu melakukan aksi demo didepan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu karena di nilai gagal dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu.
Dalam orasinya Wiwi Malpino, SH dan juga selaku kordinator lapangan (Korlap) menyampaikan bahwa KPU Labuhanbatu dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena pada Pilkada tahun 2020 terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan sampai berulang kali serta ia menduga KPU Labuhanbatu melakukan kejahatan Demokrasi yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif.
Ia juga menyampaikan bahwa bobroknya dalam proses penjaringan badan adhock seperti adanya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang meminta uang sebesar Rp 2,5 juta kepada calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tujuannya untuk di berikan ke KPU agar calon anggota PPS tersebut diluluskan menjadi anggota PPS, dan adanya pengutipan uang sebesar Rp 100 Ribu kepada calon anggota PPS yang digunakan untuk keperluan biaya makan dan oleh oleh untuk anggota KPU pada saat pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota PPS.
