Usulan buat KPK: Pencegahan Korupsi dari Bawah

Korupsi di Indonesia sudah mengakar selama puluhan tahun dan menjadi semacam "penyakit sosial" bersama yang harus dibasmi dan dicarikan solusinya.

Mumpung kini pemerintahan baru yang berkuasa, saya terpikir untuk mengusulkan beberapa hal sbb :

- SERTIFIKASI ANTI KORUPSI UNTUK PEJABAT

Dahulu kita mengenal Program P4 (apa masih jalan program tersebut saat ini ? :) ), setelah sekian lama digodok dengan P4, terakhir diberikan Sertifikat P4. Alangkah baiknya apabila saat ini diseluruh Indonesia, seluruh PNS wajib mengikuti "Pedoman Penghayatan Pengamalan Anti Korupsi (P3AK)" dan lulusannya mendapatkan Sertifikasi Anti Korupsi.  Lalu apa dengan begitu masalah korupsi selesai ? Tidak juga, namun setidaknya mereka / PNS tahu bahwa mana yang tergo,long korupsi dan mana yang tidak. Selanjutnya PNS wajib menandatangani point #3 dibawah.

- SERTIFIKASI ANTI KORUPSI UNTUK SUPPLIER

Kalau PNS nya sudah disertifikasi P3AK, maka Supplier ke BUMD / BUMN / Provinsi di seluruh Indonesia juga wajib lulus "P3AK" versi Supplier supaya mereka tidak melakukan mark up, menyuap PNS / Pejabat dan melakukan pembukuan ganda. Jadi apabila setelah di Sertifikasi, kedapatan melakukan pelanggaran maka usahanya akan di blacklist selama 10 hingga 20 tahun, tidak bisa menjadi rekanan supplier barang dan jasa di seluruh Indonesia. Selain dipidana tentunya. Jadi jera kan ?

- KONTRAK ANTI KORUPSI

PNS / Pejabat yang telah mengikuti P3AK, wajib menandatangani Kontrak Anti Korupsi (KAK) yang menjadi bagian dari penilaian kenaikan gaji / jabatan dalam jenjang karir di Pemda / Pemerintah Pusat. Dalam kontrak Anti Korupsi tersebut disebutkan klausul pemecatan dengan tidak hormat dan hak2 PNS digugurkan apabila diketahui melakukan praktek2 korupsi. Selain dipidana juga tentunya. Jadi Jera khan ?

- PERBANYAK KANTOR CABANG KPK DI SETIAP PROVINSI

Efek psikologis terjadi di tiap daerah / pemda dengan kehadiran kantor cabang KPK di sana. Karena selain efisiensi penindakan dan pencegahan lebih efektif, juga laporan masyarakat dan komunikasi yang terbangun lebih efektif. Pejabat / PNS di daerah juga lebih berhati-hati alih-alih waspada terhadap kehadiran KPK di daerahnya.

- SIMULASI ANTI KORUPSI

Saya ingat ketika memainkan game sejenis monopoli untuk "rat race" nya Robert Kiyosaki, dimana permainan tersebut mengejawantahkan rule dalam buku "Rich Dad Poor Dad". Sehingga inti dari buku tersebut dapat terserap langsung dengan memainkan permainan tersebut.  Mungkin KPK dan ahli permainan di Indonesia bisa menciptakan permainan serupa agar sejak usia dini, korupsi sudah menjadi musuh yang patut dijauhi / diberantas. Bahkan dalam "Pedoman Penghayatan Pengamalan Anti Korupsi (P3AK)" dapat dimainkan bersama-sama seluruh peserta, dan dimainkan juga di sela-sela waktu luang PNS di Indonesia.

Bagaimana Menurut Saudara/i ?