Tanggal 22 April 2016, untuk kesekian kalinya kita memperingat Hari Bumi, hari dimana kita mengingat bahwa pada suatu hari komunitas dunia menginginkan terwujudnya bumi, rumah tinggal seluruh makhluk hidup sebagai tempat yang layak bagi kemanusiaan. Tentu sebuah itikad yang mulia dan rasanya kita semua akur dengan niatan ini namun yang tak bisa dilupakan bahwa membangun bumi adalah mengatur politik negara dan antar negara. Bumi bukan sebuah global common resource atau sumber daya milik bersama yang dikelola dan dilindungi bersama demi kemanusiaan universal. Bumi adalah tanah, udara dan air yang sudah dikapling-kapling oleh entitas negara dan karenanya setiap tindakan yang dilakukan terhadap bumi tentu memiliki dimensi politis sebuah negara, yang tentunya tak secara naif kita yakini ditujukan bagi kemanusiaan universal. Amerika Serikat dan Cina dengan prestasi pembakaran emisi terbesar dunia tak serta merta mendistribusikan manfaat dari emisi tersebut ke seluruh dunia melainkan ke masyarakat Amerika Serikat sendiri khususnya masyarakat konsumsi tingginya dan korporasi raksasanya, namun ironisnya risiko yang ada dari emisi karbon dan penghancuran lingkungan tersebut dibagi rata ke seluruh dunia. Jargon environmentalis yang menyatakan sikap “not on my backyard” dalam praktik perusakan lingkungan otomatis tak lagi relevan karena kita tahu bahwa bukan lokalitas lagi sumber masalahnya melainkan dampaknya yang ikut terbagi secara global. Beck (1992) merumuskannya dengan ungkapan “ kemiskinan adalah hirarkis, kabut asap adalah demokratis” untuk mendeskripsikan ironi lama yang tak disadari bahwa kesejahteraan tak bisa dinikmati oleh semua orang namun dampak dari kegiatan perusakan lingkungan itu dibagi rata.
KEMBALI KE ARTIKEL
