Seiring perkembangan jaman yang terjadi begitu pesat, kebutuhan pokok manusia berbanding lurus dengan kemajuan tekhnologi saat ini. Semakin canggih tekhnologi itu di ciptakan, maka keinginan seseorang pun meningkat pesar untuk dapat memaksimalkan fungsi dari tekhnologi tersebut. Segala kebutuhan yang sekiranya dapat diperoleh dengan mudah, mereka dapatkan semuanya melalui media internet. Seperti halnya untuk mencari informasi yang bermanfaat bagi diri mereka, dengan mengaksesnya melalui internet mereka bisa dapatkan. Pada hal-hal apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya, misalnya berita daerah. Dalam hal ini secara tidak langsung pemerintah daerah setempat harus menyediakan sebuah wadah atau sarana yang nantinya bertujuan untuk memberikan informasi seputar hal-hal apa saja yang terjadi daerah setempat kepada masyarakat luas. Seperti daerah daerah yang ada di Indonesia dalam praktik e-government,Kabupaten Bojonegoro juga melaksanakan hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Hal ini ditandai dengan adanya situs resmi dari pemerintah kabupaten Bojonegoro yaitu www.bojonegorokab.go.id
Dalam situs tersebut tertera jelas bahwa apa saja yang menjadi poin-poin penting dalam pemerintah kabupaten Bojonegoro di muat dalam situs tersebut. Namun terdapat sesuatu yang dirasa aneh, mengapa demikian ?
Informasi yang di posting oleh admin dari situs tersebut, tidak dilakukan update secara berkala. Dengan begitu masyarakat local yang membuka situs pemkab Bojonegoro akan merasa enyah, bahkan merasa rugi membuang waktunya karena telah membuka sebuah situ yang tidak ada manfaat signifikan. Hal ini yang saya pikir E-Government di kabupaten Bojonegoro tidak di imbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Pelayanan public yang dahulunya berbasis tradisional, semua serba manual dalam pelaksanaannya, kini berubah menjadi online (modern) bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses hal tersebut. Tapi berdasarkan realitasnya tidak begitu, masyarakat malah tidak mendapatkan berita apa yang mereka butuhkan, hanya berita masa lalu yang bahkan itu di posting dalam kurung waktu setahun yang lalu.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hanya sekedar menjadikan website tersebut sebagai formalitas semata, masih banyak informasi yang out of date maupun form kosong yang terdapat pada website ini. Seperti contoh pada form fraksi dan sekertaris dewan masih kosong, tidak terisi apapun.
Sebuah website daerah ini yang seharusnya memberikan informasi secara detil terhadap seluk beluk tentang potensi daerah tersebut. Dengan begitu para pembaca bisa mendapatkan nilai puas setelah membaca website itu sendiri, selain itu juga dapat menarik menarik minat para investor untuk melakukan investasi disana. Bagi para akademisi juga bisa mendapatkan data yang di butuhkan ketika sedang membutuhkan data yang berkaitan dengan daerah setempat. Hal ini dapatk pula kembangkan sebagai wahana meningkatkan kualitas SDM setempat dengan melakukan pelatihan dalam mengelola website daerah, jadi yang merupakan admin tidak hanya orang-orang dari pemerintah daerah setempat, melainkan dapat di isi dari individu yang sekiranya layak untuk menjadi admin tersebut karena sebelumnya telah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menjadi administrator. Apa saja yang harus di publikasi dalam website tersebut, juga dikemas seperti apa agar dapat menarik minat para pembaca website tersebut.
Mungkin dengan hal tersebut pembaca tidak timbul rasa bertanya-tanya terhadap informasi yang di berikan karena kurang jelas. Selain itu juga ada upaya dari pemkab untuk mewujudkan bentuk transparansi semaksimal mungkin melalui website tersebut.
