Anies menggunakan bahasa isyarat ketika membuka paparan terkait program kerjanya sesuai tema debat terakhir yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia dan inklusi.
Anies menunjuk jam tangan, lalu membuat gerakan menukar posisi menggunakan kedua telapak tangan. Bahasa isyarat tersebut bermakna waktunya perubahan. Pembuka debat yang cerdas, sekaligus menunjukkan empati terhadap penyandang disabilitas.
Keberpihakan terhadap penyandang disabilitas sudah ditunjukkan Anies ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Seluruh bangunan pemerintah dan publik publik dilengkapi dengan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
Tidak berlebihan ketika Anies mengatakan akan menjadi pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Sebuah komitmen yang menggetarkan sekaligus teladan di tengah merosotnya nilai-nilai kejujuran dan etika para penyelenggara negara.
Ada beberapa poin inti dari visi-misi Anies terkait tema debat yang relevan dengan kondisi saat ini.
Pertama, negara jangan berdagang dengan rakyat. Kita merasakan bagaimana negara menjadikan BUMN sebagai "toko ritel" yang dipaksa mencari keuntungan sehingga fungsi utamanya sebagai soko guru dalam sistem ekonomi kerakyatan menjadi kabur.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah mengkritik pengelolaan BUMN yang dianggap sudah seperti perusahaan swasta. Padahal keberadaan BUMN merupakan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan stabilisator perekonomian nasional. Bukan semata mencari keuntungan.
Kedua, negara tidak pelit kepada rakyat. Di masa lalu subsidi merupakan kewajiban negara untuk meringankan beban rakyat, sekaligus instrumen untuk menghadirkan keadilan. Saat ini subsidi dinarasikan sebagai beban negara. Alhasil, subsidi di hampair semua bidang, termasuk pendidikan dan pertanian, dicabut atau dikurangi.
Ketiga, pendidikan harus dipandang sebagai investasi, bukan cost. Negara memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi. Negara tidak boleh mencari untuk dari kegiatan belajar-mengajar. Sekolah dan kampus bukan lembaga komersial yang dipaksa mencari keuntungan dari pelajar dan mahasiswanya.
"Ketika mahasiswa kesulitan membayar biaya kualih yang tinggi, maka negara harus hadir. Bukan menyuruh mahasiswa utang ke pinjol," ujar Anies.
Keempat, bantuan sosial (bansos) merupakan kewajiban negara sehingga siapa pun presidennya, program bansos tetap akan dilaksanakan manakala rakyat menghadapi kesulitan. Oleh karenanya bansos diberikan sesuai kebutuhan rakyat, bukan kepentingan pemberi.
"Bansos diberikan tanpa pamrih berdasar data agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan sehingga tidak perlu dirapel. Tidak dibagikan di pinggir jalan," kritik Anies.
Seperti diketahui, di masa kampanye ini Presiden Joko Widodo sibuk keliling Jawa Tengah membagikan bansos yang dirapel. Jokowi diketahui juga pernah membagikan bansos di depan istana dan orang-orang di jalan.
Kelima, Negara harus welas asih dan tidak berpaling dari yang papa. Bentuk welas asih negara adalah dengan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap rakyat berdasarkan preferensi politiknya. Negara harus hadir memberikan perlindungan di mana pun rakyat berada.
Keenam, persoalan terbesar bangsa saat ini adalah ketimpangan sosial dan ekonomi di mana segelintir orang menguasai 2/3 perekonomian nasional dan sumber daya alam. Hal ini harus dihentikan karena dapat membahayakan negara.
"Persatuan tidak akan terwujud secara kokoh tanpa keadilan," tegas Anies.
