Menurut Yassona dan Arief, kewarganegaraan hanya bersifat administratif berupa selembar kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor. Karena ada lembaga yang mengeluarkan surat tersebut, maka yang berhak mencabutnya adalah lembaga yang mengeluarkan, meski konstitusi menyebutkan seseorang kehilangan kewarganegraannya jika memiliki paspor negara lain.
KEMBALI KE ARTIKEL