Catalonia pada awalnya adalah bagian dari kerajaan Aaragon yang kemudian ditaklukan oleh pasukan spanyol yang dipimpin oleh Philip V pada tahun 1714 dalam perang lanjutan Perang Suksesi Spanyol. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Catalonia menjadi pusat industri Spanyol. Gerakan politik dan identitas nasional yang kuat mendukung Catalonia mendapatkan otonomi sebagai bagian dari Republik Spanyol Kedua. Otonomi tersebut diperoleh Catalonia, namun berakhir pada Perang Saudara Spanyol pada tahun 1936-1939. Hasil perang tersebut adalah berkuasanya rezim diktator Francisco Franco yang menindas budaya dan bahasa daerah, termasuk bahasa dan budaya Catalonia. Kematian Francisco Franco pada tahun 1975 dan dalam proses pemulihan demokrasi Spanyol menghasilkan Catalonia mendapatkan otonomi kembali melalui Statua Otonomi Catalonia pada tahun 1979. Namun tidak puas dengan otonomi yang luas tersebut, sebagian masyarakat Catalonia tetap memperjuangkan otonomi yang lebih luas, bahkan kemerdekaan sepenuhnya dari Spanyol. Secara garis besar, sejarah pemisahan tersebut disebabkan oleh situasi politik dan budaya. Dan ketegangan tersebut berkembang akibat konflik yang terjadi selama kediktatoran salah satu jenderal Francisco Franco yang menekan budaya dan identitas regional di seluruh Spanyol. Kediktatoran tersebut termasuk pelarangan terhadap bahasa dan budaya Catalonia.
Hasil konflik berkepanjangan antara Catalonia dan Spanyol berpuncak pada referendum kemerdekaan yang dikeluarkan Catalonia pada 1 Oktober tahun 2017, sesuai dengan prinsip self-determination dalam Hukum Internasional.. Referendum ini tidak diakui secara resmi oleh pemerintahan Spanyol dengan  menyatakan referendum tersebut ilegal dan tidak sah. Referendum tersebut didukung oleh mayoritas suara mendukung kemerdakaan Catalonia dari Spanyol. Hal ini memperkeruh hubungan antara pemerintahan Catalonia dengan pemerintahan Spanyol. Hal ini dapat dilihat dari adanya demonstrasi besar-besaran dan ketegangan di seluruh wilayah tersebut. Konflik ini juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan di dalam masyarakat Catalonia sendiri dan antara pemerintahan Catalonia dan pemerintahan Spanyol.
Dengan prinsip self-determination, masyarakat Catalonia beranggapan bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan status politik mereka sendiri, termasuk menentukan kemungkinan memisahkan diri dari Spanyol dan membentuk pemerintahan yang independen. Prinsip self-determination umumnya dianggap sebagai hak asasi manusia dan telah diakui berbagai instrumen hukum internasional. Catalonia juga merupakan daerah otonom di Spanyol yang memiliki budaya, bahasa, dan sejarahnya sendiri, dan hal ini juga menjadi aspek yang mendukung Catalonia memisahkan dirinya dengan prinsip self-determination.
Perbedaan pandangan dalam masyarakat catalonia terhadap pemisahan Catalonia menyebabkan perpecahan antara kelompok pendukung kemerdekaan dan oposisi terhadap pemisahan. Pendukung kemerdekaan Catalonia mempercayai bahwa Catalonia memiliki identitas, budaya, dan bahasa yang mendukung kemerdekaan mereka dan memungkinkan masyarakat Catalonia mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya mereka. Pendukung kemerdekaan Catalonia juga menilai bahwa dengan kemerdekaan Catalonia dapat memberi Catalonia lebih banyak kendali atas urusan dalam negeri tanpa campur tangan pemerintahan pusat Spanyol. Hal ini juga didukung oleh ketidakpuasan masyarakat Catalonia terhadap pemerintahan pusat Spanyol yang mereka rasa tidak adil dalam mengelola wilayah Catalonia baik secara politik dan ekonomi. Pendukung kemerdekaan Catalonia juga merasa bahwa dengan kemerdekaan mereka, mereka dapat memperkuat potensi ekonomi dengan kontrol atas sumber daya yang lebih dominan dan dengan pengontrolan kebijakan ekonominya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa partai politik di Catalonia yang dengan terbuka memperjuangkan kemerdekaan. Sementara di Oposisi, banyak warga Catalonia yang merasa takut akan ketidakpastian terhadap ekonomi, politik dan identitas nasional, baik dalam proses pemisahannya maupun setelahnya pemisahannya.
