Badan Legislatif sangat krusial perannya demi menjaga kelangsungan pemerintahan yang baik, terlebih di Negara yang sedang mengalami transisi dari yang sebelumnya Otoriter ke Demokrasi seperti Indonesia. Sejak reformasi 1998, Badan Legislatif Indonesia yaitu menjadi kunci penting dalam membuat kebijakan politik. Seiring kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengandalkan kinerja DPR sebagai pembuat kebijakan publik malah membuat ragu masyarakat, contohnya pada tahun 2005 saat dilaksanakan sidang paripurna DPR yang membahas mengenai kenaikan harga minyak yang mana terjadi konflik di antara anggota Dewan yang melakukan sidang paripurna di hari kedua. Konflik terjadi karena adanya anggota Dewan yang kebanyakan berasal dari fraksi PDI-P tak setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM, merasa pendapatan mereka(anggota yang tak setuju) tak diindahan Ketua DPR, Agung Lakshono, mereka pun melancarkan protes kepada beliau dengan menghampiri mimbarnya, melihat itu fraksi Golkar mencoba menghalangi dan melerai. Kisruh pada sidang tersebut tidaklah mencerminkan tindakan dari orang terpelajar yang dipercaya masyarakat yang menyebabkan sentiment masyarakat terhadap para legislator publik ini memburuk.
