Hari Senin, tanggal 6 Oktober, 2014, saya tergerak untuk mempelajari lebih dalam Permenkes No: 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah ditetapkan oleh Menkes pada tanggal 3 Juni 2014. Permenkes ini menjadi menarik karena sempat terjadi polemik di media ketika penulis menyampaikan perlunya pedoman atau petunjuk teknis JKN, tapi justru dibantah oleh pejabat Kemenkes sendiri yang mengatakan: “ Pelaksanaan JKN tidak perlu pedoman dan juknis sudah cukup jelas pada UU SJSN dan BPJS” Tentunya, saya akan mendalami pasal-pasal yang berkaitan dengan kepentingan peserta. Apakah ada pasal-pasal yang akan mempersulit peserta untuk mendapatkan hak atas pelayanan yang telah diperjanjikan?Memahami apakah dasar pemikiran dan kepentingan pasal-pasal tersebut dibuat?
