Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menghadapi dilema signifikan terkait peran mereka sebagai wakil rakyat versus kapitalis. Mulai dari periode 2024-2029, data menunjukkan bahwa 61% dari total anggota DPR adalah pebisnis atau terafiliasi dengan korporasi. Fenomena ini telah memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana DPR dapat menjalankan tugas utamanya sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat jika mayoritas anggotanya memiliki kepentingan bisnis pribadi. Persoalan ini bukanlah sesuatu yang baru, namun intensitasnya semakin meningkat. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) telah mengkritik dominasi pebisnis di parlemen, yang diyakini akan memperkuat kapitalisme kroni di Indonesia.
KEMBALI KE ARTIKEL
