Kepengurusan PSSI yang baru terpilih pada bulan Juli 2011 diberi tenggat waktu yang mepet oleh AFC untuk segera menjalankan liga sepakbola profesional sesuai standar AFC. PSSI hanya diberi waktu dua setengah bulan untuk itu mengingat sebenarnya telah diminta melaksanakannya sejak tahun 2008. Untuk itu PSSI pertama-tama meminta PT LI menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, karena salah satu standar liga profesional AFC mensyaratkan pengelola liga harus diaudit oleh akuntan publik. Setelah PT LI tidak kunjung menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit kemudian PSSI menunjuk Deloitte, sebuah firma akuntan publik internasional, untuk mengaudit PT LI namun ditolak oleh PT LI. Hal itu menyebabkan PSSI mencabut mandat PT LI sebagai pengelola liga.
Meskipun PT LI sudah tidak memiliki mandat yang sah dari federasi yang sah, ternyata kemudian PT LI tetap menyelenggarakan liga tanpa ijin dari PSSI. Terjadilah dualisme liga dan kisruh persepakbolaan Indonesia yang berlarut-larut hingga kini.
KEMBALI KE ARTIKEL
