Sebuah program pendidikan yang digulirkan pemerintah melalui Depdiknas bagi sekolah sekolah negeri berpotensi untuk menyediakan program pendidikan berstandar internasional dengan muatan kurikulum tambahan Information Technology, Internasional Language dan Science/Technology.
Bagi sekolah swasta dikota kota besar hal ini bukan merupakan sebuah barang baru, tetapi bagi sekolah sekolah negeri di daerah, terlepas dari efektivitas kurikulum dan metoda hal ini merupakan sebuah potensi yang besar untuk menyediakan sarana pendidikan yang merata bagi seluruh generasi penerus Indonesia.
Untuk mewujudkan pelaksanaan kurikulum tambahan tentunya sekolah membutuhkan tambahan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti Laboratorium IT, Bahasa, Multimedia dan Science /Technology serta tenaga guru yang baik dan tentunya juga berstandar Internasional. Anggaran dana tambahan tersebut sesuai era otonomi daerah rencananya disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan perimbangan 40 : 60%. Namun pada implementasinya rencana ini belum terlaksana baik.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kekurang sesuaian Visi, Misi dan Strategy antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga akan berpotensi menghambat percepatan pencapaian tujuan didirikannya RSBI.
Akankah era otonomi daerah yang direncanakan untuk lebih memberdayakan potensi daerah salah satunya melalui dunia pendidikan menjadi kurang mencapai sasaran akibat kurang koordinasi dan control sehingga kenaikan anggaran pendidikan 20% menjadi tidak efektive dan efisien?
”Justru sekarang ini muncul suara sumbang dari berbagai tempat. Bahkan, RSBI dipelesetkan menjadi rintisan sekolah bertarif internasional. Kesannya, RSBI itu sekolah mahal, padahal awalnya konsep RSBI itu bagaimana meningkatkan mutu pendidikan,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Hamid Muhammad, mewakili Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh membuka English Camp SMA RSBI Jawa Tengah di Kota Salatiga, Selasa (25/5/2010).
