Di senayan sendiri 8 Fraksi kecuali fraksi PDI-Perjuangan semua sudah beberapa kali menyatakan menolak untuk kembali pada sistem proporsional tertutup, sedangkan PDI-Perjuangan sangat antusias dan konsisten memperjuangkan model proporsional tertutup.
Kedua sistem ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, salah satu yang menjadi dasar dari penolakan sistem terbuka. Karena banyak anggota legislatif yang terpilih tidak patuh dengan partai politik dan bukan dari kader inti partai politik, sehinggah kandidat yang populer lebih banyak yang terpilih dibandingkan kader militan di partai itu sendiri.
Partai politik sebagai peserta pemilu di amanat kan undang-undang untuk memberikan pendidikan politik maksimal kepada anggotanya, Faktanya ini belum maksimal dilakukan oleh partai politik, terbukti saat menjelang pemilu hampir semua parpol kekurangan anggota untuk di calonkan, yang akhirnya rekrutmen terbuka dan banyak di temukan parpol yang mencalonkan calegnya yang tidak kompeten dan hanya untuk melengkapi kuota saja.
Parpol seharusnya sebagai peserta pemilu punya peranan penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi kita dan mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk di legislatif, maupun calon kepala daerah dll. Gagalnya parpol dalam menggembleng kadernya membuat biaya mahal, yang di biayai APBN menjadi kurang optimal.
Sebaiknya pemerintah dan pihak terkait tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka, karena ini memungkinkan semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih oleh rakyat saat pemilu.
Dengan catatan partai politik harus lebih optimal dan serius dan memberikan pendidikan politik pada kader-kadernya, memanfaatkan biaya besar yang di dapatkan dari APBN. Jangan sampai parpol hanya sebagai stempel untuk masuk ke parlemen dan tanpa jiwa yang menggelora untuk berbakti pada Republik Indonesia.
Semua publik figur, konten Kreator sebaiknya demi menjaga pemilu yang bermartabat dan berkeadilan untuk bersama-sama mengeduksi masyarakat untuk hati-hati dengan hoax dan politik uang pada pemilu yang akan datang.
Yadi Pebri
Konten Kreator
Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Palembang
