Mungkin tak perlu jauh-jauh melihat ke belakang, bisa kita lihat saja sejak era presiden SBY. Atau di masa akhir periode kedua SBY.
Saat itu dunia internasional telah melihat data-data yang berkembang di Indonesia menunjukkan angka-angka yang sangat positif.
Meski di era pemerintahan SBY “dikenal” sebagai pemerintahan “autopilot”, namun secara data, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan demokrasi menunjukkan hal yang menjanjikan. Pada masa itulah Indonesia telah melakukan demokrasi one man one vote untuk Pemilu dan Pilpres. Meski tingkat korupsi juga masih tinggi, namun pertumbuhan ekonomi berkembang cukup baik.
McKinsey Global Institute misalnya, saat itu meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi 7 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030 (“The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential”, 2012). McKinsey meramalkan pada tahun 2030 akan terdapat peluang bisnis sektor swasta di Indonesia bisa mencapai USD 1,8 triliun.
Dari data tersebut maka harapan Indonesia setelah masa presiden SBY adalah dibutuhkan kepemimpinan yang tidak korup. Cukup autopilot, Indonesia akan tumbuh seperti yang diramalkan oleh McKinsey.
Lalu bagaimana dengan 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini?
Bagaimana tingkat korupsinya? Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di tahun 2024 sebesar 3,85. Menurun dibanding tahun sebelumnya.
Bagaimana tingkat demokrasi? Indeks demokrasi pada tahun 2024 sebesar 78,37. Ini juga menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
Dan bagaimana data-data ekonomi termutakhir di akhir pemerintahan Jokowi?
Pemerintahan Prabowo akan menanggung hutang sebesar utang pemerintah tembus Rp 8.338,43 triliun.
Ditambah membutuhkan dana infrastruktur IKN. Tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp. 27.814.516.000.000 atau sekitar Rp 27,8 triliun.
Sementara itu jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, tingkat pengangguran Indonesia menempati posisi pertama, dimana berdasarkan data dari IMF per April 2024, tingkat pengangguran di RI mencapai 5,2%.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa hampir 10 juta penduduk Indonesia generasi Z berusia 15-24 tahun menganggur.
Ditambah lagi gelombang PHK bahkan melonjak hingga 5.000%, puluhan ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaannya.
Belum soal bagaimana Prabowo harus mewujudkan janji-janji kampanyenya. Untuk program makan siang gratis saja dibutuhkan
Sementara itu sekitar Rp 460 triliun.
Hingga kini hampir 50 orang sudah dipanggil Prabowo untuk menempati posisi menteri dan wakil menteri. Yang akan menambah beban APBN karena perombakan kementerian dan membuat kementerian-kementerian baru.
Hal itu semua hanya seperti membagi-bagi jatah jabatan bagi orang-orang yang telah mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 yang lalu.
Mengada-adakan jabatan yang apakah diperlukan atau tidak, dengan sosok yang jauh dari kata tepat untuk posisi yang akan ditempati.
Maka bagaimana prediksi RI dalam pemerintahan Prabowo mendatang?
Fasten your seatbelt, please....
Jangan lupa berdoa sebelum perjalanan.
