Lima Tahun Berarti untuk Kemajuan Banten

Pada 13 September 2011 bertempat di Gedung DPRD Banten, saya bersama Wakil Gubernur Banten H.M. Masduki menghadiri rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Periode 2007-2012. Pada kesempatan itu saya menyampaikan hasil capaian realisasi kinerja pemerintah selama kurang lebih 5 tahun. Perlu diketahui, LKPj merupakan informasi capaian atas target kinerja dalam rencana kerja pemerintah daerah (RPJMD) yang penganggarannya setiap tahun disusun bersama dengan DPRD Banten. LKPj akhir masa jabatan dimaksudkan juga sebagai informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan ringkasan LKPj tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPj sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. LKPj tahunan itu disusun berdasarkan RKPD (Rencana kerja pemerintah daerah) yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD yang disusun, dibahas, dan telah disepakati bersama serta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Dengan demikian, LKPJ akhir masa jabatan ini antara lain merupakan informasi capaian atas target kinerja dalam RPJMD yang penganggarannya setiap tahun kita susun bersama sesuai norma dan mekanisme penyusunan anggaran. Demikian juga capaian kinerja yang diraih, merupakan hasil kerja bersama beserta stakeholders, mulai dari proses  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai evaluasi dan pelaporan atas suatu program atau kegiatan pembangunan. Hasil Capaian Dalam peningkatan pelayanan publik, telah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), yang diharapkan dapat memberikan kemudahan koordinasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Capaian lain agenda pemerintahan adalah peningkatan pendapatan. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 1.908.749.559.388,00 meningkat menjadi Rp. 3.139.451.309.696 pada Tahun 2010, sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,230,701,750,308.00.  Angka ini telah  melampaui target dalam RPJMD. Capaian kinerja agenda pemerintahan tercermin pada peningkatan indeks pembangunan daerah. Pada Tahun 2007 sebesar 73,08 % meningkat menjadi sebesar 83,92 % pada Tahun 2010 dan target Tahun 2012 sebesar 89,20 – 98,00 % yang diharapkan dapat tercapai. Dalam pelaksanaan agenda pengembangan Sumber Daya Manusia telah dilakukan upaya peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM). Pada Tahun 2007 sebesar 69,28, meningkat menjadi sebesar 70,48 (angka sementara) pada tahun 2010. Pencapaian target sebesar 72,88 % pada Tahun 2012 diperlukan sinergitas dan kerja keras semua pihak. Capaian lainnya dalam agenda pengembangan SDM adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada Tahun 2007 sebesar 61,40 %, meningkat menjadi sebesar 64,00 % pada tahun 2010. Target 67,40 % pada tahun 2012 diharapkan dapat tercapai. Sedangkan angka kemiskinan dari 886.200 jiwa pada Tahun 2007, turun menjadi 690.500 jiwa pada Tahun 2011. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin ditargetkan turun menjadi 650.000–600.000 jiwa. Agenda perekonomian diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat berbasis agribisnis, aquabisnis dan pariwisata. Capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Tahun 2007 sebesar 6,04 % meningkat menjadi sebesar 6,33 % pada Triwulan II Tahun 2011, sedangkan pada Tahun 2012, LPE diharapkan dapat mencapai 6,50 – 6,80 %. Sementara itu, Angka Pengangguran Terbuka (APT) secara prosentase mengalami penurunan dari 15,75% pada Tahun 2007 menjadi 13,50% pada Februari Tahun 2011. Walaupun demikian, mengenai pengangguran ini masih harus menjadi perhatian kita bersama, karena meskipun secara prosentase mengalami penurunan, tetapi secara absolut belum dapat kita tekan. Dengan target pengangguran terbuka menurun menjadi 600.000 orang pada tahun 2012, tentunya diperlukan upaya sinergis dari semua pihak. Hasil capaian lainnya dari agenda perekonomian adalah keberhasilan yang ditunjukkan oleh kemampuan sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta sektor hotel dan restoran sebagai sektor unggulan Provinsi Banten dan menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten. Pada Tahun 2007 sebesar Rp 107.499.652.420.000,00, tahun 2010 sebesar Rp 148.976.218.930.000,00, mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2009 yang hanya sebesar  Rp 133.048.007.120.000,00. Sedangkan pada Tahun 2012 PDRB diproyeksikan sebesar Rp. 160.000.000.000.000,00 (seratus enam puluh trilyun rupiah). Pada agenda pengembangan kawasan dan wilayah pemerintah Provinsi Banten terus berupaya mendukung pengembangan kawasan strategis nasional, pengembangan kawasan  strategis provinsi, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup yang nyaman, selaras, serasi dan seimbang, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil capaian lainnya pada agenda ini yaitu terbangun dan terpeliharanya infrastruktur wilayah, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan, meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air, meningkatnya penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman, serta peningkatan layanan energi listrik ditandai dengan meningkatnya angka rasio elektrifikasi sebesar 71,38 % pada Tahun 2007 menjadi 76,82 % pada Tahun 2010. Pada kesempatan itu disampaikan pula bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menyelenggarakan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya. Tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Banten dari pemerintah dilaksanakan oleh sebelas SKPD yang menyelenggarakan fungsi ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, pariwisata dan budaya, serta perumahan dan fasilitas umum. Semua pelaksanaan tugas pembantuan ini telah dilaporkan kepada Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas pembantuan. Sementara itu, tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2007–2010, meliputi kegiatan kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pencegahan dan penanggulangan bencana. Alhasil, pemerintah Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah berhasil mencapai lima dari delapan target pembangunan yang ditetapkan dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012. Meski belum sepenuhnya tercapai secara maksimal, hasil itu telah menunjukkan kemajuan signifikan terhadap pembangunan Banten. Ke depan, saya mengharapkan kerja sama semua pihak untuk lebih giat serta bekerja keras demi mewujudkan visi Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa. Semoga!