Namun,ternyata dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyalahgunaan.Pemerintah provinsi DKI Jakarta wajib mengevaluasinya dengan cepat agar dana KJP benar-benar tepat sasaran.
Tidak mudah memang mencari aparat yang mampu mengemban amanat untuk mengurusi keuangan orang banyak.
Kesulitan tersebut merupakan tantangan sekaligus cobaan bagi Pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Sebaiknya pemprov DKI mengadakan program "tukar nasib" bagi para PNS agar mereka dapat memahami penderitaan rakyat yang sesungguhnya.
Dengan melakukan program "tukar nasib" dengan masyarakat yang kurang mampu Insya ALLOH tidak akan ada lagi dana KJP dan dana masyarakat lainnya yang diselewengkan.
Evaluasi dana KJP wajib dilakukan hingga tuntas sebelum Pemprov DKI menaikkan alokasi dana KJP pada APBD perubahan tahun ini dari Rp 700 miliar menjadi Rp 1,5 triliun.
Biar bagaimanapun juga dana KJP merupakan uang rakyat dan masyarakat berhak mengetahui kemana saja dana tersebut mengalir.
Kita tidak ingin uang rakyat disalahgunakan oleh segelintir orang atau oknum tertentu.Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana KJP harus bertanggungjawab atas penyalahgunaan tersebut.
FAWAILULLILMUSHOLIIN,ALLADZIINA HUM 'AN SHOLAATIHIM SAAHUUN,ALLDZIINA HUM YU RO UU NA WA YAM NA'UNAL MAA 'UUN: Maka celakalah orang yang sholat, (Yaitu) orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, Yang berbuat ria dan enggan (memberikan) bantuan.
Semoga ALLOH SWT memberikan petunjuk dan memberikan hidayah pada orang-orang yang telah tega menyalahgunakan dana KJP.Aamiin.Wallohu A'lam Bishowab.Semoga Bermanfaat.
