Minim pengalaman mengurus soal ijin, sumber tersebut datang ke kantor Dinas Pariwisata untuk menanyakan prosedur dan syarat kelengkapan administrasi, tidak lupa menanyakan biaya perijinan. Dikatakan oleh salah seorang pegawai biayanya Rp 15 juta.
Tidak percaya dengan biaya yang Rp 15 juta tersebut, sesampainya di kantor narasumber menelepon kantor Dinas untuk cross check biaya perijinan. Dijawab di ujung telepon biayanya sama saja. Kemudian narasumber tersebut browsing di web milik pempov, di situ tercantum biaya retribusi untuk ITUP Rp 7,5 juta.
Berbekal informasi biaya retribusi, narasumber bertekad untuk mengurus sesuai prosedur yang berlaku dan melengkapi syarat-syarat administrasi lainnya. Saya datang kembali ke kantor Dinas dan menemui pegawai yang ada di sana, dan saya serahkan semua berkas. Lagi-lagi dia katakan biayanya Rp 15 juta. Saya jelaskan biaya retribusi resmi hanya Rp 7,5 juta, koq mahal sekali? Apa gak bisa kurang? Dia bilang emang segitu biayanya.
Akhirnya narasumber sampaikan kepada bos di kantor soal biaya yang berlaku. Karena si bos sanggup, apa boleh buat, dengan perasaan dongkol narasumber nyatakan deal.
Saya hanya berharap gubernur menata kembali birokrat yang ada di lingkungan pemprov DKI. Bila perlu ganti semua pegawai dan pejabat korup, mutasikan mereka ke bagian dinas kuburan, biar mereka bisa instropeksi di kuburan. Jangan biarkan korupsi berkembang biak di DKI.
" MARI BERSAMA MELAKUKAN PERUBAHAN...!!!! "
